KPK Beri Pembekalan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Baik di Pemkab Bojonegoro

Selasa, 19 Maret 2019 15:00 WIBOleh Muliyanto Editor Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, pada Selasa (19/03/2019) pagi, beri Pembekalan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Baik (Clean and Good Govermance) kepada oleh pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama, Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Kegiatan yang digelar di ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro tersebut di dibuka oleh Bupati Bojonegoro Dr Hj Anna Muawanah. Hadir sebagai narasumber perwakilan dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) RI, Muhammad Indra Furqon, sedangkan para peserta berasal dari pejabat Esselon II dan III di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Bupati Bojonegoro Dr Hj Anna Muawanah saat tandatangani Komitmen Bersama, Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemkab Bojonegoro, Selasa (19/03/2019)

Plt Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito SSos MM, dalam laporannya menyampaikan bahwa acara yang tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Djoko Lukito juga menyampaikan bahwa di tahun 2018, di Kabupaten Bojonegoro, dari 70 pejabat yang wajib lapor, ada 20 pejabat yang belum melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kegiatan ini guna mendukung program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sebagai pelayan masyarakat, serta komitmen bersama melaksanakan program pemberantasan korupsi.” kata Djoko Lukito.

Bupati Dr Hj Anna Muawanah bersama pejabat Esselon II dan III Pemkab Bojonegoro, usai Penandatanganan Komitmen Bersama, Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemkab Bojonegoro, Selasa (19/03/2019)

Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa APBD Bojonegoro tiap tahunnya bertambah besar, hal tersebut tentunya ber-impact pada pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Untuk itu kita dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran,” kata Bupati Anna Muawanah.

Bupati Anna juga menyinggung terkait pengelolaan Dana Desa (DD) menurutnya diperlukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa tersebut.

“Kita harus selalu melakukan pengawalan, monitoring dan pembinaan kepada pemerintah desa karena hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah kabupaten.” kata Bupati.

Setelah sambutan-sambutan, acara dilanjutkan pembekalan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih oleh Narasumber Muhammad Indra Furqon dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Kemudian acara dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama, Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang ditandatangani oleh seluruh Pejabat Esselon II dan III di lingkup Pemkab Bojonegoro. (red/imm)