News Ticker
  • Bupati Ajak 215 Kepala SD yang Baru Dilantik Sesarengan Mbangun Pendidikan di Blora
  • 7 Personel Polres Bojonegoro Terima Penghargaan dari Kapolda Jatim
  • Peduli Stunting, Polwan Polres Blora Sasar Ibu Hamil Hingga Pelosok Desa
  • Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan di Sungai Bengawan Solo Ngraho, Bojonegoro
  • Pastikan Pelayanan Berjalan Baik, Kapolres Bojonegoro Cek Ruang SPKT dan SKCK
  • 86 ASN Pemkab Blora Duduki Jabatan Baru, Bupati Tekankan Evaluasi Kerja Terus Dilakukan
  • Kapolres Bojonegoro Minta PD Muhammadiyah Terus Bersinergi Jaga Harkamtibmas
  • Silaturahmi dengan PCNU, Kapolres Bojonegoro Minta Dukungan Jaga Kamtibmas
  • Ditinggal Pergi, 3 Rumah Milik Warga Jepangrejo, Blora Ludes Terbakar
  • 6 Marketplace B2B Terbesar di Indonesia
  • Dilepas 4 Jenderal Polisi Asli Blora, Penerbangan Citilink Halim-Ngloram Lancar
  • Bandara Ngloram, Blora Kembali Beroperasi Setelah Beberapa Bulan Berhenti
  • Kapolres Bojonegoro Silaturahmi dengan Pengurus Perguruan Pencak Silat
  • Hanya Tambal Sulam, Jalan Provinsi Ngawen-Kunduran, Blora, Rusak Parah Lagi
  • Pejabat Baru Kapolres Bojonegoro Silaturahmi dengan Jajaran Forkopimda dan Tokoh Agama
  • Bupati Blora Harap 885 Anggota PPS yang Baru Dilantik Jadi Ujung Tombak Pemilu Berkualitas
  • Kapolres Bojonegoro Minta Anggota Tingkatkan Kinerja dan Minimalisasi Pelanggaran
  • Kabareskrim Polri Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Polres Blora
  • Pulang Kampung di Blora, Kabareskrim Polri Resmikan Pembangunan Sarana Air Bersih
  • 4 Jenderal Polisi Pulang Kampung ke Blora
  • Kapolres Bojonegoro AKBP Rogib Triyanto: Bekerjalah yang Lebih Baik untuk Masyarakat
  • Bupati Blora Harap RSUD Cepu Tampil Terdepan dalam Pelayanan Kesehatan
  • AKBP Rogib Triyanto Resmi Jabat Kapolres Bojonegoro Gantikan AKBP Muhammad
  • Mayat Warga Ngawi Ditemukan di Sungai Bengawan Solo Ngraho, Bojonegoro

Menyoroti Konsep Penanggulangan Bencana di Bojonegoro

Konsep Penanggulangan Bencana di Bojonegoro Masih Mengutamakan Tanggap Darurat

"Penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
 
 
Dalam UU Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Namun, sejatinya penyelenggaraan penanggulangan bencana memiliki tujuan untuk meminimalisasi timbulnya korban bencana, baik jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 
 
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
 
Sedangkan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap meliputi:
a). Prabencana (Pencegahan bencana, Kesiapsiagaan, Peringatan dini, dan Mitigasi)
b). Saat terjadi bencana atau tanggap darurat;
c). Pascabencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi).
 
Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut di atas, konsep atau penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak boleh hanya mengedepankan salah satu tahapan saja, misalnya tahap tanggap darurat saja, akan tetapi harus disusun secara menyeluruh mulai saat sebelum terjadinya bencana (mitigasi), saat terjadi bencana (tanggap darurat) dan setelah terjadi bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
 
Namun, selama ini konsep penanggulangan bencana di Kabupaten Bojonegoro masih mengedepankan tanggap darurat ketimbang mitigasi bencana.
 
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
 
Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
 
Tanggap darurat bukannya tidak penting bahkan sangat penting, manakala diimbangi dengan mitigasi yang memadai. Karena dalam beberapa kasus bencana, saat terjadi bencana hingga dua jam berikutnya, korban bencana harus berjuang sendirian dalam menghadapi bencana tersebut, karena belum bisa dilakukan intervensi oleh pihak luar, sehingga pada awal terjadinya bencana para korban sangat rentan kondisinya.
 
Untuk itu mereka perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam menghadapi bencana, salah satunya melalui mitigasi, sehingga jika terjadi bencana, masyarakat telah memiliki kemampuan untuk meminimalisasi timbulnya korban bencana, baik jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 
Tanpa mitigasi yang cukup, tanggap darurat ibaratnya sama saja mengatakan: "Terjadi bencana tidak apa-apa, Pemerintah sudah siap, nanti banyak yang akan menolong. Kita punya pasukan dan peralatan yang cukup,"
 
Padahal, tanggap darurat baru bisa dilakukan beberapa jam setelah terjadinya bencana. Sementara masa yang paling rentan terjadinya korban bencana adalah saat awal terjadinya bencana.
 
Jika konsep penanggulangan bencana bertumpu pada tanggap darurat, maka tujuan penanggulangan bencana yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, akan sulit tercapai.
 
 
 

Kondisi banjir di Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Sabtu (26/11/2022) (Foto: Dok Istimewa)

 
Beberapa kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan Pemkab Bojonegoro yang mengedepankan tanggap darurat antara lain:
 
Pertama: Setiap tahun khususnya saat memasuki musim hujan, selalu dilaksanakan apel gelar pasukan kesiapsiagaan bencana, dengan tujuan jika sewaktu-waktu terjadi bencana, maka personel atau pasukan berikut peralatannya telah siap siaga untuk membantu dalam penanggulangan bencana.
 
Sementara upaya pemerintah dalam pencegahan bencana atau upaya untuk menyelesaikan penyebab timbulnya bencana yang ada, relatif masih belum dilakukan, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana harus pasrah jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Padahal beberapa bencana di Kabupaten Bojonegoro terjadi setiap tahun dan berulang selama belasan tahun.
 
Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana juga belum diedukasi untuk melakukan upaya pencegahan atau mengurangi hingga menghilangkan ancaman bencana yang ada di sekitar tempat tinggalnya.
 
Selain itu, masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana masih belum mengetahui adanya ancaman bencana yang ada di sekitar tempat tinggalnya, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi bencana, mereka dimungkinkan tidak siap menghadapi bencana tersebut. Salah satunya masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar lokasi atau bibir sumur (RING 1) industri hulu migas, mereka sangat rentan jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
 
Terlebih lagi, kebanyakan mereka belum diberikan pelatihan peningkatan kemampuan (kapasitas) dalam menghadapi ancaman bencana.
 
 
Kedua: setiap musim kemarau, beberapa desa di Kabupaten Bojonegoro selalu mengalami krisis air bersih, sehingga Pemkab Bojonegoro harus melakukan dropping air bersih. Kondisi ini telah terjadi sejak belasan tahun lalu. Padahal dengan APBD yang besar, pemerintah bisa membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk daerah-daerah yang mengalami kesulitan air bersih tersebut.
 
Dari pada APBD Kabupaten Bojonegoro disumbangkan ke daerah lain, alangkah baiknya jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya, yang setiap tahun selalu menderita akibat kekurangan air bersih.
 
Ketiga: Pembelian Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) yang memiliki tangga 60 meter seharga sekitar Rp 29 miliar beberapa tahun lalu merupakan keputusan yang tidak tepat.
 
Pembelian mobil damkar yang "di luar kelaziman" tersebut tanpa didasari feasibility study (FS) atau studi kelayakan terlebih dahulu, salah satunya terkait kondisi jalan di Kabupaten Bojonegoro.
 
 
Padahal tidak semua jalan di Kabupaten Bojonegoro, atau Kota Bojonegoro khususnya, bisa dilalui mobil damkar tersebut. Selain itu, jumlah bangunan atau gedung di Bojonegoro yang memiliki ketinggian lebih dari lima lantai masih relatif sedikit, sehingga pembelian mobil damkar tersebut sepertinya kurang efektif atau bahkan sia-sia.
 
Kalau tidak salah, sejak dibeli sampai sekarang ini, mobil tersebut belum pernah digunakan untuk memadamkan kebakaran karena berbagai alasan.
 
Alangkah baiknya (waktu itu) jika alokasi anggaran untuk membeli mobil damkar tersebut digunakan untuk membeli mobil damkar standar. Barangkali jika dibelikan mobil damkar standar dengan kapasitas 5.000 liter kemungkinan akan mendapatkan lebih dari 10 unit mobil.
 
Keempat, Bupati Bojonegoro telah menerbitkan Perbup Nomor 49 tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan bagi Korban Bencana dan Perbup Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terdugasalah satunya untuk penanggulangan bencana di tahap tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
 
Bukan tidak penting, namun lagi-lagi regulasi ini merupakan konsep tanggap darurat, sementara regulasi terkait mitigasi bencana relatif belum ada.
 
 
 
Mitigasi tidak sulit untuk dilakukan, namun diperlukan niatan baik (political will) dari pemangku kebijakan atau pemerintah.
 
Sebagai contoh: Saat PT Kereta Api Indonesia (KAI) membangun rel ganda (double track), mereka telah menyiapkan mitigasi (pasif), dengan membangun tembok pembatas di titik-titik yang berdekatan dengan jalan raya. Mereka sejak awal telah menerapkan mitigasi dalam proyek pembangunan tersebut.
 
Bandingkan dengan BUMN lain yang bergelut di Industri Hulu Migas yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Sebut saja Perusahaan Gas Negara (PGN). Saat mereka membangun pipa gas bumi atau pipa transmisi Gresik-Semarang (Gresem), hampir tidak ada mitigasinya.
 
Kebanyakan pendekatan mitigasi yang dipergunakan adalah mitigasi "genderuwo" di mana masyarakat yang mendekati objek tersebut "ditakut-takuti" dengan ancaman pidana.
 
Padahal seharusnya Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi, misalnya melalui perizinan (IMB), terhadap semua proyek yag memiliki potensi ancaman bencana.
 
 
Hal tersebut sesuai dengan Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2012, tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 5 disebutkan bahwa wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana salah satunya adalah mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
 
Sudah saatnya Pemkab Bojonegoro mengubah konsep penanggulangan bencana, dengan mengedepankan mitigasi yang diiringi dengan tanggap darurat. Konsep mitigasi bencana harus disusun secara terstruktur dan berkesinambungan. (bersambung). (*/imm)
 
 
Penulis: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
Berita Terkait

Videotorial

Bupati Blora Sampaikan Ucapan Selamat Hari Jadi Ke-345 Kabupaten Bojonegoro

Hari Jadi Bojonegoro Ke-345

Bupati Blora Sampaikan Ucapan Selamat Hari Jadi Ke-345 Kabupaten Bojonegoro

Selamat Ulang Tahun Bojonegoro Bupati Blora, H. Arief Rohman SIP MSi, sampaikan ucapan selamat Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro (HJB) ke-345 ...

Berita Video

Viral, 2 Pengemudi di Tambakboyo, Tuban Berkelahi di Tengah Jalan

Viral, 2 Pengemudi di Tambakboyo, Tuban Berkelahi di Tengah Jalan

Tuban - Sebuah rekaman video memperlihatkan perkelahian antara dua orang pengemudi, di Jalan Pantura, turut Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Jawa ...

Teras

Memasukkan Pendidikan Mitigasi Bencana dalam Kurikulum Sekolah di Bojonegoro

Menyoroti Konsep Penanggulangan Bencana di Bojonegoro

Memasukkan Pendidikan Mitigasi Bencana dalam Kurikulum Sekolah di Bojonegoro

"Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. ...

Opini

Waspadai Penyakit Gagal Ginjal Akut Misterius

Opini

Waspadai Penyakit Gagal Ginjal Akut Misterius

Pandemi COVID-19 belum berakhir. Beberapa penyakit serius dan ganas yang lain, mengekor dan ikut meramaikan situasi yang mencemaskan. Dunia sudah ...

Quote

Bagaimana Ucapan Idulfitri yang Benar Sesuai Sunah Rasulullah

Bagaimana Ucapan Idulfitri yang Benar Sesuai Sunah Rasulullah

Saat datangnya Hari Raya Idulfitri, sering kita liha atau dengar ucapan: "Mohon Maaf Lahir dan Batin, seolah-olah saat IdulfFitri hanya ...

Infotorial

6 Marketplace B2B Terbesar di Indonesia

6 Marketplace B2B Terbesar di Indonesia

INDONESIA dikenal memiliki beragam jenis marketplace yang dapat digunakan oleh para pelaku bisnis untuk menjual produk atau jasa mereka. Salah ...

Berita Foto

Foto Evakuasi Serpihan Pesawat T-50i Golden Eagle TNI AU yang Jatuh di Blora

Berita Foto

Foto Evakuasi Serpihan Pesawat T-50i Golden Eagle TNI AU yang Jatuh di Blora

Blora - Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD dan warga sekitar terus melakukan pencarian terhadap serpihan pesawat tempur T-50i Golden ...

Feature

Warga Blora Ini Raup Pundi-pundi Rupiah dengan Jual Tutorial Pembuatan Patung Lilin Miniatur

Warga Blora Ini Raup Pundi-pundi Rupiah dengan Jual Tutorial Pembuatan Patung Lilin Miniatur

Blora - Karya seni patung lilin (plastisin) miniatur yang di buat warga Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menarik perhatian sejumlah orang, ...

Religi

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro Akan Gelar Salat Iduladha 9 Juli 2022

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro Akan Gelar Salat Iduladha 9 Juli 2022

Bojonegoro - Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Bojonegoro, akan menggelar Salat Iduladha 1443 Hijriah pada Sabtu 9 Juli 2022. Khusus ...

Wisata

Menengok Wisata Petik Buah Semangka di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Blora

Menengok Wisata Petik Buah Semangka di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Blora

Blora Budi daya buah semangka di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, memasuki masa panen. Momen tersebut dikemas oleh pemerintah ...

1675737148.7844 at start, 1675737149.0836 at end, 0.29917407035828 sec elapsed