Wakil Bupati Bojonegoro Hadiri Rakor Optimalisasi Pendapatan Daerah

Rabu, 24 April 2019 10:00 WIBOleh Muliyanto Editor Imam Nurcahyo

Surabaya - Wakil Bupati Bojonegoro, Drs Budi Irawanto MPd, hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Negara, yang digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (23/04/2019).

Rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Perwakilan Komisi Pemberantasan Koruppsi (KPK), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Bank Jatim, BPD Jawa Timur dan kepala daerah di Provinsi Jawa Timur.

Wakil Bupati Bojonegoro, Drs Budi Irawanto MPd, saat hadiri hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Negara, di Gedung Negara Grahadi Surabaya. Selasa (23/04/2019).

Dirut Bank Jatim, R Suroso dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bank Jatim hadir dan berkomitmen ingin membantu pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dan pendapatan daerah.

Menurutnya Bank Jatim bekerjasama dengan pemerintah provinsi Jawa Timur telah melaunching Elektronik Keuangan Daerah (EKD).

“Program aplikasi tersebut membantu dalam pengelolaan pembayaran pajak, pengelolaan keuangan daerah dan membantu pemerintah provinsi dalam pengelolaan pendapatan daerah.” kata R Suroso.

Gubernur Jawa Timur, Dra Hj Khofifah Indar Parawansa MSi, saat beri sambutan dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Negara. Selasa (23/04/2019).

Gubernur Jawa Timur, Dra Hj Khofifah Indar Parawansa MSi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rakor denga rakor tersebut diharapkan dapat menyatukan para kepala daerah di Jawa Timur, untuk memiliki komitmen dalam peningkatan pendapatan daerah.

“Karena sejatinya pendapatan daerah itu sendiri juga digunakan untuk kepentingan daerah tersebut dalam membangun daerahnya.” kata Gubernur Khofifah.

Khofifah juga menuturkan bahwa perlu adanya kerjasama antara pemda dengan KPK, Bank Jatim, Direktorat Jendral Pajak dan Badan Pertanahan Nasional dalam menggali potensi-potensi pajak yang belum bisa diambil.

Selain itu perlu adanya penertiban dan penyusunan aset daerah.

“Sehingga perlu dibedakan mana yang menjadi aset milik pemerintah daerah dan mana yang aset milik kementerian atau BUMN. Sehingga nantinya dapat dengan mudah membedakan dan mengelolanya.” kata Khofifah.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa KPK hadir dalam upaya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Daerah dituntut untuk meningkatkan potensi pendapatan daerahnya.

“Namun setelah pendapatannya meningkat, jangan sampai ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah, karena hal tersebut merupakan tindakan korupsi.” kata Basaria Panjaitan.

Selain itu, lanjutnya, ada juga pajak yang dititipkan kepada wajib pajak, namun tidak diberikan kepada pemerintah daerah, itu juga bisa dibilang korupsi.

“Nanti akan ada wakil dari KPK daerah yang bisa memberikan masukan dan arahan dalam hal pengelolaan keungan daerah. Selain itu KPK juga akan mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah setiap 3 bulan sekali.” katanya. (red/imm)