Permudah Pelayanan, Pemkab Blora Gagas Dirikan Mall Pelayanan Publik

Selasa, 11 Juni 2019 12:00 WIBOleh Priyo SPd Editor Imam Nurcahyo

Blora - Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang mudah, murah, dan cepat, terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora. Salah satunya dengan menggagas pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP).

Wakil Bupati Blora, H Arief Rohman MSi mengatakan sudah saatnya kualitas pelayanan masyarakat ditingkatkan, salah satunya dengan memiliki Mall Pelayanan Publik, yakni sebuah gedung terpadu yang berisi semua pos pelayanan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal.

"Jadi nanti untuk mengurus dokumen dan perizinan, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah lokasi, cukup di gedung ini saja semuanya bisa diurus,” tutur Wakil Bupati. Selasa (11/6/2019)

Wakil Bupati menjelaskan nantinya dari Dindukcapil membuka pos pelayanan administrasi kependudukan, DPMPTSP membuka pos pelayanan perijinan dan penanaman modal, Dinas Kesehatan membuka pos pelayanan informasi kesehatan, dan masih banyak lainnya, termasuk pelayanan SIM, hingga perpajakan Samsat.

"Semuanya ada di dalam satu gedung,” lanjut Wakil Bupati.

Wakil Bupati lantas mencontohkan pelaksanaan MPP di Kabupaten Banyuwangi yang dinilai telah sukses dan ditetapkan menjadi percontohan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

“Konsepnya seperti apa, nanti kita akan matur ke Bapak Bupati dahulu. Tolong Pak Sekda untuk mulai disiapkan,” kata Wakil Bupati.

Senada dengan Wakil Bupati, Kepala DPMPTSP Blora, Drs. Purwanto MM menyatakan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan studi banding pendirian MPP di beberapa daerah untuk menginisiasi pendirian MPP di Kabupaten Blora.

“Kami telah beberapa kali belajar tentang MPP, diantaranya ke Banyuwangi, Sidoarjo, Banyumas dan Batam,” ucap Drs. Purwanto MM.

Untuk diketahui, hingga kini di Provinsi Jawa Tengah baru Kabupaten Banyumas yang mendirikan MPP. Di Kabupaten Banyumas MPP diresmikan langsung oleh Menteri PAN-RB pada pertangahan Januari 2019 lalu yang melayani 104 jenis pelayanan masyarakat. (teg/imm)