Ketua MUI Bojonegoro Serukan Tolak Aksi Kerusuhan dalam Sengketa Pilpres 2019
Selasa, 11 Juni 2019 16:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Bojonegoro – Menyikapi situasi jelang pelaksanaan sidang gugatan hasil Pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi dan berkaca dari pengalaman aksi damai pada 21 dan 22 Mei 2019 lalu yang berubah menjadi insiden rusuh, membuat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bojonegoro KH. Djauhari Hasan, kembali menyerukan kepada seluruh elemn masyarakat untuk menolak aksi massa yang berpotensi menimbulkan kerusuhan.
“Aksi masa terbukti tidak ada manfaatnya bahkan melahirkan bahaya yang nyata terhadap kemanusiaan, agama, bangsa dan negara.” kata Ketua MUI Kabupaten Bojonegoro KH Djauhari Hasan, Selasa (11/06/2019).
Lebih lanjut KH Djauhari Hasan mengatakan bahwa dirinya bukan bermaksud untuk menghalangi hak berekpresi dan berpendapat yang dijamin Undang-Undang, tetapi lebih pada upaya bersama untuk mengedepankan etika dan musyawarah duduk bersama.
Ia juga berharap kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak terpancing oleh isu-isu provokasi yang mengarah dan mengancam integrasi bangsa dan tindakan inkonstitusional yang dapat merugikan bangsa dan negara Republik Indonesia.
“Tetap menjaga kedamaian, persatuan dan kesatuan NKRI serta menolak keras adanya kerusuhan, karena kerusuhan akan menyebabkan kerugian dan kesengsarangan bagi kita bangsa Indonesia,“ kata KH Djauhari Hasan menegaskan.
Maka dari itu, dia juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro, untuk menjaga suasana agar tetap kondusif.
“Saya berharap tidak ada pergerakan masa ke Jakarta nanti.” Pesannya. (red/imm)
