BPJS Ketenagakerjaan Bojonegoro Dorong Kepesertaan di Lingkup Pemerintah Desa
Selasa, 19 November 2019 13:00 WIBOleh Tim Redaksi Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Cabang Bojonegoro, mengapresiasi keikutsertaan para perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro yang telah sadar tentang pentingnya program jaminan kenyamanan dalam bekerja sebagai abdi desa.
Selanjutnya, BPJSTK Bojonegoro mendorong agar para Pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjadi peserta, karena BPD di Bojonegoro sama sekali belum ada yang terdaftar.
Kepala Bidang Kepesertaan BPJSTK Cabang Bojonegoro, Dadang Setiawan, kepada awak media ini Selasa (19/11/2019) menyebutkan, bahwa perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro sudah 100 persen tercover program BPJSTK pada 2019 ini.
"Kecuali kepala desa yang baru terpilih bulan September 2019 kemarin, belum. Kita target pada 2020 keseluruhan sudah tercover," tutur Dadang Setiawan.
Perangkat desa yang mengikuti program BPJSTK ini jumlahnya mencapai 4.000 lebih. Jumlah itu terdiri setiap satu desa ada tujuh sampai delapan orang.
Menurutnya, para perangkat desa di Bojonegoro tersebut saat ini iuran premi bulanannya ditanggung desa, dengan diambilkan anggaran dari pos sewa tanah bengkok desa.
"Kami sangat mengapresiasi kesadaran tentang pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan ini, serta keikutsertaan mereka," kata Dadang.
Masih menurut Dadang, bahwa terkait iuran BPJS sudah ada peraturannya, yaitu Peraturan Bupati Bojonegoro (Perbub) Nomor 46 Tahun 2018, tentang hasil pengelolaan tanah bengkok.
"Hingga saat ini anggota BPD di Bojonegoro sama sekali belum ada yang terdaftar." tuturnya mengimbuhkan.
Terpisah, Kepala Desa Ngampel Kecamatan Kapas, Pudjianto, kepada awak media ini mengatakan bahwa ada 9 perangkat desa di Desa Ngampel yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
"Yang kesehatan kita tanggung semua, sementara BPJS Ketenaga Kerjaan separo desa, separo lagi dibayar sendiri," kata Pudjianto, Kepala Desa Ngampel. (sup/imm)
.md.jpg)
