Pemkab Bojonegoro Mulai Salurkan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah di 24 Kecamatan

Kamis, 10 September 2020 21:00 WIBOleh Tim Redaksi Editor Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro, mulai salurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Daerah kepada para penerima di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro, yang belum tercover bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Hingga Kamis (10/09/2020) hari ini, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro telah menyalurkan kepada 5.382 orang penerima, yang tersebar di 24 kecamatan.

Sementara, pada tahun 2020 ini, Pemkab Bojonegoro menargetkan akan menyalurkan BPNT Daerah sebanyak 7.652 orang penerima.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Supardi, pada Kamis (10/09/2020) menjelaskan bahwa BPNT Daerah tersebut nilainya sebesar Rp 110 ribu per bulan, yang akan disalurkan dalam bentuk paket sembako berupa 10 kilogram beras dan 8 butir telur, selama 12 bulan.

"Nantinya masyarakat akan tetap menerima bantuan selama 12 bulan, dengan menyesuaikan teknis pencairan. Sehingga dipastikan, bantuan dapat tersalurkan seluruhnya." tutur Supardi.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Drs M Arwan, menjelaskan bahwa penerima BPNTD adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan berupa BPNT Pusat, BST, BLT DD.

"Kita telah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa untuk pendataan penerima BPNT Daerah ini, agar sesuai prosedur. Data yang kita terima dari Pemerintah Desa telah kita verifikasi agar tidak tumpang tindih dengan data dari Pemerintah Pusat." kata Drs M Arwan.

Arwan menambahkan bahwa pihaknya mengaku sempat ada keterlambatan waktu pencairan. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan data penerima bantuan dari Pemerintah Pusart, sehingga pihaknya perlu melakukan sinkronisasi antara data pemerintah pusat dengan data yang ada di Pemkab Bojonegoro.

"Kami telah menargetkan total penerimaan BPNT Daerah, dan kami telah mengantisipasi apabila nantinya ada pengurangan jumlah penerima, apabila terjadi perubahan data. Kami harapkan semua pihak dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik, agar pencairan BPNT Daerah dapat dicairkan sesuai rencana." kata Drs M Arwan. (red/imm)