Vaksin COVID-19
Vaksinasi COVID-19 di Bojonegoro Dilaksanakan Mulai Februari 2021
Kamis, 14 Januari 2021 14:00 WIBOleh Dan Kuswan SPd Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Pemerintah secara telah resmi memulai program vaksinasi COVID-19 secara gratis pada Rabu (13/01/2021). Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro baru akan menerima vaksin COVID-19 dari Pemerintah Pusat dalam tahap kedua, atau pada bulan Februari 2021.
Nantinya, Pemkab Bojonegoro dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, bakal menerima jatah 8.786 vaksin COVID-19.
Untuk tahap pertana, vaksin tersebut diperuntukkan bagi tenaga kesehatan (nakes) dan petugas pendukung di fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Sementara, untuk masyarakat luas, pemberian vaksin akan dilaksanakan secara bertahap.
Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Pemkab Bojonegoro, Masirin SSTP MM, dikonfirmasi awak media ini pada Kamis (14/01/2020) menuturkan bahwa Pemkab Bojonegoro akan menerima Vaksin COVID-19 dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada bukan Pebruari 2021 mendatang.
"Mengenai tanggal dan harinya belum ada kepastian yang jelas alokasi sebanyak 8.786 vaksin. Nanti kita sampaikan lebih lanjut," kata Masirin, yang juga selaku Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan dan Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bojonegoro. Kamis (14/01/2021).
Sementara sesuai dengan aturan dari Kementerian Kesehatan, untuk tahap pertama, sasaran vaksinasi COVID-19 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.
"Untuk tahap pertama tentunya adalah tenaga kesehatan beserta tenaga penunjangnya, termasuk yang ikut melakukan tracing di lapangan.
Masirin menjelaskan bahwa Pemkab Bojonegoro tengah menyiapkan 48 fasilitas kesehatan (faskes) yang terdiri dari 36 puskesmas, 10 rumah sakit dan 2 klinik, untuk untuk tempat penyuntikan vaksin.
Pemkab Bojonegoro juga sudah menyiapkan cold chain atau rantai dingin untuk menyimpan vaksin agar suhunya terjaga saat didistribusikan.
Sementara untuk tenaga kesehatan (nakes) yang akan melaksanakan penyuntikan atau vaksinasi, Pemkab Bojonegoro juga sudah menyiapkan tim di setiap fasilitas kesehatan (faskes) dengan pembagian 1 tim 5 nakes.
"Tim vaksinasi sudah disiapkan di setiap faskes. Ada 48 fasker, terdiri dari 36 puskesmas, 10 rumah sakit dan 2 klinik, untuk untuk tempat penyuntikan vaksin." kata Masirin.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bojonegoro dr Wenny Dyah Prajanti, bahwa nantinya seluruh warga masyarakat usia 18 hingga 59 tahun akan diberikan vaksin, namun untuk gelombang pertama akan diberikan bagi tenaga kesehatan terlebih dulu.
"Semua masyarakat usia 18 sampai 59 tahun akan menerima vaksinasi. Gelombang pertama untuk tenaga kesehatan dan pegawai fasilitas kesehatan terlebih dahulu." tutur dr Whenny.
Dokter Whenny menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro telah siap menerima kedatangan vaksin tersebut termasuk pelaksanaan vaksinasinya.
"Semoga dengan kedatangan vaksin COVID-19 tersebut diharapkan mampu mengatasi kasus COVID-19 di Bojonegoro." kata dr Whenny.
Untuk diketahui, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.02/4/1/2021, tertanggal 2 Januari 221, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, pentahapan kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19 dilaksanakan dalam 4 tahap.
Tahap Pertama, dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021, dengan sasaran tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Tahap kedua, dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021, dengan sasaran a). Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat; b). Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).
Tahap Ketiga: dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022, dengan sSasaran masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
Tahap Keempat, dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022, dengan sasaran masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin. (dan/imm)
