Terkait Larangan Mudik, Bupati Blora Akan Koordinasi dengan Gubernur Jateng
Kamis, 08 April 2021 18:00 WIBOleh Priyo SPd Editor Imam Nurcahyo
Blora - Bupati Blora, Arief Rohman tampaknya belum sepakat dengan rencana pemerintah pusat yang melarang masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini. Pasalnya Bupati mengaku dihubungi para perantau terkait larangan mudik 2021 yang digulirkan oleh pemerintah pusat
Menurutnya, banyak warga Blora di perantauan yang ingin pulang ke kampung halaman. Mereka berharap agar Bupati memperhatikan aspirasi dan keluhan mereka, sehingga sebagai kepala daerah dirinya ingin mengakomodir keinginan warganya tersebut.
"Banyak perantau yang sudah menghubungi saya. Nanti akan kami coba menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Gubernur. Sudah 2 tahun tidak boleh mudik kan rasanya juga berat. Sudah rindu kampung halaman," ujar Arief Rohman, Kamis (08/04/2021).
Arief menegaskan, bahwa pihaknya akan mencoba berkirim surat ke pemerintah pusat terkait kebijakan tersebut dan melobi gubernur. Misalnya, bagaimana kalau para perantau yang sudah vaksin atau yang hasil swabnya negatif tetap diperbolehkan mudik.
"Mungkin perantau kita yang sudah vaksin atau hasil swabnya dinyatakan negatif kalau diperbolehkan untuk mudik seperti apa. Tapi karena ini kebijakan pemerintah pusat tentunya kami akan mencoba untuk melobi agar kesempatan untuk mudik dikabulkan," ujar Arief.
Namun, pada prinsipnya pihaknya tetap mematuhi apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Tidak berhenti di situ, upaya lobi agar tetap ada yang diperbolehkan pulang ke kampung halaman dengan syarat sudah vaksin atau hasil swab negatif akan tetap dilakukan.
"Tapi upaya untuk diperbolehkan mudi kami mencoba akan melobi Pak Gubernur, gimana kira-kira ini," ujarnya.
Arief mengaku banyak warga Blora di perantauan yang ingin pulang ke kampung halaman, sehingga sebagai kepala daerah dirinya ingin mengakomodir keinginan warganya tersebut.
"Banyak yang SMS terkait mudik. 'Tolong dong Pemda memberikan masukan dan bersurat ke pusat'," katanya.
Untuk diketahui, Pemerintah Pusat mengeluarkan larangan mudik pada 6 sampai 17 Mei 2021. Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan bahwa larangan mudik ini menyasar seluruh elemen masyarakat, baik mereka yang berstatus ASN, swasta, maupun pekerja mandiri. (teg/imm)
