Pemkab Bojonegoro Naikkan Tunjangan GTT dan PTT Sebesar 20 Persen
Sabtu, 16 Oktober 2021 19:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus berupaya meningkatkan kesejahteraan bagi para guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).
Nantinya, Pemkab Bojonegoro akan menaikkan tunjangan GTT dan PTT sebesar 20 persen, sehingga total anggaran yang disiapkan Pemkab Bojonegoro untuk tunjangan GTT dan PTT tersebut menjadi sebesar Rp 41,8 miliar.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Lasiran pada Sabtu (16/10/2021) menuturkan, bahwa kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pendidik untuk mewujudkan SDM yang unggul.
Menurutnya, sebagai upaya memberikan motivasi dan semangat kepada tenaga pendidik maka Pemkab Bojonegoro menganggarkan sebanyak Rp 41,8 miliar untuk kenaikan tunjangan bagi para GTT dan PTT tersebut.
"GTT dan PTT di Bojonegoro yang menerima tunjangan tersebut tercatat sebanyak 3.166 orang. Meliputi jenjang TK sebanyak 407, jenjang SD sebanyak 2.126, dan jenjang SMP sebanyak 633." tutur Lasiran.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro Lasiran, saat beri keterangan. Sabtu (16/10/2021) (foto: dok istimewa)
Lasiran menuturkan bahwa kenaikan ini sesuai usulan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah yang kemudian disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro.
Dirinya mengungkapkan bahwa bagi GTT dan PTT yang selama ini menerima tunjangan sebesar Rp 1.400.000 nantinya akan menjadi Rp 1.680.000.
“Kenaikan tunjang berlaku mulai Oktober sampai dengan Desember 2021 dan tahun 2022,” katanya.
Ia juga berharap dengan kenaikan tunjangan itu sebagai kado spesial di Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro (HJB) ke-344.
"Dengan kenaikan tunjangan ini diharapkan semakin menambah semangat dan kualitas pengajaran oleh para GTT dan juga PTT," kata Lasiran.
Di akhir keterangannya, Lasiran menyampaikan bahwa saat ini pengumuman Seleksi CASN dan PPPK telah diumumkan oleh Kemendikbudristek, tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2021 lalu. Banyak pendidik yang lolos tetapi juga lebih banyak yang belum beruntung.
“Karena semua itu adalah kewenangan pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek,” kata Lasiran. (red/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
.md.jpg)
