Bupati Bojonegoro Beri Arahan pada Pendamping Program Keluarga Harapan
Rabu, 26 Januari 2022 20:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, pada Rabu (26/01/2022), memberikan arahan dalam rapat koordinasi SDM Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelar Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro.
Kegiatan yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro tersebut diikuti oleh 211 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Bupati Anna dalam arahannya mengatakan, adanya mutasi tempat dan rolling (rotasi kerja) agar saling memberikan pemahaman dan pengetahuan dengan yang lain. Selain itu, dapat mengidentifkasi dan sebagai langkah mitigasi dini.
Sementara, Bupati Anna menginformasikan dari Kementerian PAN RB, tahun 2023 hanya ada dua sistem kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK. "Maka untuk THL dan honorer kita susun mekanisme ke depannya," kata Bupati Anna Muawanah.
Bupati menyampaikan bahwa adanya pendamping PKH juga pemenuhan lowongan pekerjaan dan pemenuhan mata pencaharian.
"Mudah-mudahan dengan pembinaan ini bapak ibu bisa me-refresh rasa syukur, pengetahuan kita, ilmu kita dimanfaatkan untuk pendampingan sosial," tutur Bupati Anna Muawanah.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bojonegoro Arwan menyampaikan, peserta pelaksanaan koordinasi Program PKH sebanyak 211 peserta, terdiri dari Staf Dinas Sosial, Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH, administrator pengelolaan data (APD), dan pendamping PKH kabupaten Bojonegoro.
Arwan memaparkan bahwa kegiatan tersebut untuk meningkatkan kinerja SDM PKH Kabupaten Bojonegoro agar lebih SIP (santun, integritas dan profesional).
"Selain tiu agar Pendamping PKH semakin bermanfaat untuk masyarakat Bojonegoro dalam hal membangun keluarga sejahtera, cerdas dan sehat menuju Bojonegoro yang enerjik dan produktif." tutur Arwan.
Arwan berharap agar Pendamping PKH dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Adapun tujuan lain yakni menjalin sinergi sebagai upaya menyelesaikan kendala dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program.
"Perkembangan jumlah SDM PKH di Kabupaten Bojonegoro antara lain jumlah SDM per Januari 2021 sampai dengan Mei 2021 sebanyak 217 orang. Dengan rincian Korkab 3 orang, APD 4 orang dan pendamping sosial 210 orang," kata Arwan.
Menurut Arwan, untuk periode Mei 2021 hingga Januari 2022 ada 3 SDM PKH yang keluar dari Kabupaten Bojonegoro karena pindah tugas dan 15 SDM PKH yang mengundurkan diri. Sedangkan, SDM PKH smpai 14 Januari 2022 sebanyak 201 orang. Dengan rincian Korkab 3 orang, APD 4 orang, pendamping sosial PKH 194 orang.
Sementara, pelaksanaan PKH di 2021 di antaranya jumlah penerima PKH per Januari 2022 sebanyak 61.616 orang, dan jumlah kelompok PKH ada 2.178 orang.
Adapun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) graduasi di 2021 sebanyak 4.336 KPM atau setara 7,04 persen dari target Kemensos 10 persen. Dengan rincian graduasi karena mampu ada 881 KPM setara 1,42 persen, graduasi alami ada 3.455 KPM atau setara 5,61 persen. Dan di tahun 2022, Kemensos menargetkan 10 persen KPM graduasi sejumlah 6.161 KPM. Dari jumlah jumlah total KPM 61.616 KPM.
Selain itu, ada program jaminan sosial lanjut usia atau PKH Plus yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur sebanyak 2.711 lansia di tahun 2021. "Dengan jumlah bantuan sebesar 2 juta rupiah untuk masing-masing lansia," kata Arwan. (red/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
.md.jpg)
