Pemkab dan DPRD Blora Setujui Raperda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren Menjadi Perda

Rabu, 28 Desember 2022 09:00 WIBOleh Priyo SPd

Blora - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren.

Persetujuan bersama dilakukan antara Bupati Blora H Arief Rohman, dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Blora, dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Blora, Senin (26/12/2022) lalu.

Bupati Arief Rohman menyambut baik persetujuan bersama atas Raperda Pondok Pesantren tersebut. menurutnya, disusunnya Perda Pondok Pesantren tersebut merupakan salah bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Blora terhadap sektor pendidikan keagamaan.

"Ini salah satu bentuk perhatian kita, kalau di pusat sudah ada undang-undang pesantren di daerah ini diturunkan dalam bentuk Perda untuk kita mengkonkretkan apa yang sudah pemerintah pusat tetapkan," tutu Bupati Arief. Rabu (28/12/2022).

Bupati mengungkapkan bahwa hal tersebut sejalan dengan visi Pemkab Blora untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, ddan berkarakter.

Menurutnya, selain mendorong berkembangnya pendidikan keagamaan, Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mendorong kesejahteraan bagi para pendidik khususnya melalui insentif guru madin dan TPQ.

Ia berharap agar nantinya Perda Pondok Pesantren ini bisa segera ditindaklanjuti dan disosialisasikan.

"Semoga nanti bisa segera, kita nanti juga dengan Perbup, juga kita minta kepada pendidikan non formal termasuk pondok pesantren. Selain itu juga pendidikan formal lainnya yang sudah kita bantu untuk bisa menindak lanjuti nantinya," kata Bupati

Selain Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren, pada kesempatan tersebut juga dilakukan persetujuan bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2022 lainnya, antara lain Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.

Bupati menyampaikan, persetujuan ini dapat terwujud berkat kerja sama yang terjalin dengan baik antara eksekutif dengan legislatif, serta adanya komitmen yang tinggi untuk segera menyelesaikan seluruh proses penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.

Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan jajaran DPRD Blora yang telah bersinergi dalam proses penyusunan Ranperda tersebut.

"Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja sama yang baik kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Blora. Demikian yang dapat kami sampaikan," tutur Bupati

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blora, HM Dasum meminta agar Raperda yang telah dilakukan persetujuan bersama ini untuk segera ditindak lanjuti.

"Raperda yang sudah disetujui bersama, kami meminta segera ditindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar secepatnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Blora," kata HM Dasum. (teg/imm)

Reporter: Priyo SPd

Editor: Imam Nurcahyo

Publisher: Imam Nurcahyo