Sempat Tertunda, Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko Segera Dilanjutkan
Rabu, 04 Januari 2023 08:00 WIBOleh Priyo SPd
Blora - Sempat tertunda karena adanya refokusing anggaran penanggulangan pandemi COVID-19, kini Kementerian PUPR, melalui Direktorat Jendral (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) memastikan bahwa tahapan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko di perbatasan Blora, Jawa Tengah, dan Bojonegoro, Jawa Timur akan dilanjutkan.
Untuk membahas kelanjutan tahapan pembangunan bendung gerak tersebut, Ditjen SDA Kementerian PUPR mengundang sejumlah lembaga Kementerian dan pimpinan daerah terkait untuk melakukan rapat koordinasi, Selasa kemarin (3/01/2023) di Jakarta.
Bupati Blora, H Arief Rohman, bersama Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah tampak hadir mengikuti rakor ini. Begitu juga Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, Rektor UGM Yogyakarta, hingga perwakilan KLHK, dan Kementerian ATR/BPN.
Rakor yang dipimpin oleh Direktur Bendungan dan Danau, Airlangga Mardjono. Rakor diawali dengan paparan capaian tahapan persiapan yang dilakukan masing masing pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran proyek strategis nasional ini.
"Kita pastikan Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko ini akan dilanjutkan. Apalagi sudah masuk PSN (Proyek Strategis Nasional) sehingga pembangunan harus dilanjutkan. Kami berharap proses pembebasan lahannya bisa mulai dilakukan tahun 2023 ini sehingga sesuai timeline nantinya pembangunan konstruksi bisa dimulai 2024 dan target selesai 2027," tutur Airlangga Mardjono.
Pihaknya meminta BBWS Bengawan Solo, bersama Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, Pemkab Blora, dan Pemkab Bojonegoro segera menetapkan luasan total lahan terdampak yang harus dibebaskan dan menyusun tahapan pembebasan lahannya melalui beberapa skema.
"Ini sangat komplek, ada tanah hak milik, ada tanah Perhutani, ada tanah wakaf, tanah desa, dan lainnya. Harus dipetakan dengan baik agar nantinya bisa disosialisasikan kepada masyarakat dengan baik pula tanpa menimbulkan polemik. Kita harus mendukung PSN Bendung Gerak Karangnongko ini untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Airlangga Mardjono.
Bupati Blora, Arief Rohman, menyatakan bahwa Pemkab Blora siap mendukung PSN ini. Pihaknya bersyukur adanya Bendung Gerak Karangnongko ini nantinya bisa bermanfaat untuk irigasi pertanian, penyediaan air bersih, peningkatan air muka tanah, dan pengurangan potensi banjir wilayah hilir. Pasalnya selama ini Blora bagian selatan ketika kemarau sering kekeringan.
Hanya saja, dirinya meminta bantuan agar proses pembebasan lahan bisa dikawal bersama dan disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
"Pasalnya beda dengan Bojonegoro. Pihak Bojonegoro lebih banyak kawasan hutan. Sedangkan kami di Blora banyak pemukiman penduduk yang terdampak. Sehingga harus diperhitungkan betul. Setidaknya ada 5 Desa yang nantinya terdampak genangan. Kita minta datanya yang pasti untuk dasar kita melaksanakan sosialisasi di bawah. Akan kita gandeng Forkopimda untuk turun bersama," ucap Bupati.
Adapun lima desa yang akan terdampak pembangunan Bendung Gerak Karangnongko ini menurutnya adalah Desa Mendenrejo, Desa Ngrawoh, Desa Nginggil, Desa Nglebak, dan Desa Megeri. Semuanya berada di wilayah Kecamatan Kradenan.
"Perhitungan awal untuk area genangan wilayah Blora seluas 363,49 hektare. Sedangkan area tapak Bendung ada 22,58 hektare (wilayah hutan KHDTK Getas UGM Yogyakarta)," kata Bupati.
Sedangkan Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah menyampaikan bahwa dokumen surat menyurat untuk mendukung perizinan pembangunan Bendung Gerak Karangnongko telah disiapkan. Pihaknya juga siap membantu kelancaran pembebasan lahannya.
"Pada dasarnya Bojonegoro siap. Surat menyurat, perizinan juga telah kita buat. Kami beberap Juni nanti bisa mulai tender. Kami siap membantu," ucapnya singkat.
Tidak hanya untuk Blora dan Bojonegoro saja. Jika proyek ini berhasil, keberadaannya juga akan bermanfaat untuk Kabupaten Ngawi dan Tuban. Sebagai bentuk dukungan sinergi pembangunan kawasan perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur dari Pemerintah Pusat. Diperkirakan proyek ini akan didanai APBN Pusat dengan nilai Rp 1 triliun lebih. (teg/imm)
Reporter: Priyo SPd
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
