Kembali Targetkan Raih Opini WTP, Ini yang Dilakukan Pemkab Blora
Jumat, 15 Maret 2024 13:00 WIBOleh Priyo SPd
Blora - Bupati H Arief Rohman berharap agar Blora bisa mempertahankan Opini WTP seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disampaikan saat penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora tahun anggaran 2023 ke BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Jumat (15/03/2024).
"Harapan kami bersama agar hasil pemeriksaan terinci atas LKPD tahun anggaran 2023, kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," tutur Bupati seusai menyerahkan LKPD Kabupaten Blora tahun anggaran 2023 di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.
Untuk mempertahankan capaian WTP Kabupaten Blora tahun ini, pihaknya mengaku telah melakukan beberapa hal khususnya dalam perbaikan tata kelola keuangan.
Menurutnya, beberapa hal yang telah dilakukan untuk mempertahankan WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2023 antara lain senantiasa melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik.
“Terus berupaya memperbaiki kelemahan serta kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan, dan berusaha semaksimal mungkin menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta penguatan komitmen dan integritas," tutur Bupati.
Bupati juga mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.
Atas diserahkannya LKPD unaudited kepada BPK maka kemudian akan dilakukan serangkaian audit atau pemeriksaan secara terperinci. Oleh sebab itu, Pemkab Blora siap untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan tersebut.
"Kami siap untuk dilakukan audit terinci atas LKPD yang telah diserahkan, sebagai lanjutan proses audit interim I pada akhir tahun anggaran 2023 dan audit interim II pada awal tahun 2024," tutur Bupati
Disampaikan bahwa koreksi dan masukan dari Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Jawa Tengah sangat diharapkan, sehingga nantinya dapat diketahui dan melakukan evaluasi atas kelemahan dalam laporan keuangan yang disusun, untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka penyempurnaan LKPD.
"Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan LKPD. Untuk itu, kami selalu berupaya mendukung penuh semua proses pemeriksaan melalui arahan kepada seluruh perangkat daerah agar kooperatif, baik dan proaktif serta menyiapkan data-data yang diperlukan selama pemeriksaan audit terinci," tutur Bupati.
Sementara itu, Kepala Sub Auditorat Wilayah III BPK Perwakilan Jawa Tengah, Puspitaningtyas, mengapresiasi atas kepatuhan Pemda dalam menyampaikan LKPD secara tepat waktu.
Selanjutnya, dengan diterimanya dokumen LKPD tersebut maka BPK akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terperinci.
"Kami menyampaikan apresiasi yang setingi-tingginya kepada Pemkab Blora, Pemkab Purworejo, dan Pemkab Temanggung atas kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang mewajibkan daerah menyampaikan LKPD unaudited sebelum 31 Maret," tutur Puspitaningtyas. (teg/imm)
Reporter: Priyo SPd
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
