Ketua DPD PAN Menilai, Berita Acara Format Debat Pilkada Bojonegoro Masih Relevan

Rabu, 30 Oktober 2024 15:00 WIBOleh Tim Redaksi

Bojonegoro - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Bojonegoro menilai format awal debat publik dalam Pilkada Bojonegoro masih relevan untuk diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Format debat pertama tersebut sudah disepakati bersama dalam berita acara (BA) yang ditandatangani oleh Komisioner KPU, perwakilan Bawaslu dan narahubung atau Liaison Officer (LO) Paslon nomor urut 01 dan 02.

"Selama tidak ada BA baru atau BA perubahan terkait dengan model debat yang ditandatangani oleh semua pihak, maka kami masih tetap memedomani format debat sesuai dengan BA model pertama," tutur Ketua DPD PAN Bojonegoro, Lasuri. Rabu (30/10/2024).

Pernyataan Lasuri merujuk format awal debat pada berita acara (BA) hasil rapat koordinasi Nomor 312/PL.02.04-BA/3522/2024 tertanggal 24 September 2024, yang telah disepakati dan ditandatangi bersama.

Format debat publik pertama mempertemukan antar Calon Wakil Bupati (Cawabup), pada Sabtu, 19 Oktober 2024; Selanjutnya debat publik kedua antar Calon Bupati (Cabup) dilaksanakan pada Jumat, 1 November 2024; Dan debat publik ketiga, mempertemukan pasangan calon (Paslon) dilaksanakan pada Rabu, 13 November 2024.

Menurut Lasuri, model debat publik Pilkada Bojonegoro menggunakan format pertama bisa memberikan beberapa keuntungan kepada masyarakat. Yakni publik dapat mengetahui sejauh mana kualitas dan emosional personal, public speaking dalam memberikan menyampaikan visi misi, baik Calon Wakil Bupati (Cawabup) maupun Calon Bupati (Cabup) masing-masing calon.

"Dengan format debat sesuai BA ini masyarakat Bojonegoro bisa tahu lebih detail, apakah masing-masing calon, baik itu Cawabup maupun Cabupnya memiliki kapabilitas atau tidak. Ini penting bagi publik," kata pria yang sudah empat periode menjadi anggota DPRD Bojonegoro ini.

Oleh karena itu, Lasuri berharap KPU Bojonegoro harus independen, tegas, lugas, dan tetap memedomani BA format debat publik yang sudah menjadi kesepakatan awal.

"Kami tidak bermaksud intervensi KPU. Tapi selama tidak ada perubahan BA yang baru dan ditandatangani oleh semua pihak, ya BA yang pertama kami anggap relevan untuk dipedomani oleh KPU," kata Lasuri.

Pihaknya menyarankan kepada KPU Bojonegoro berkomunikasi untuk minta arahan atau legal opinion (pendapat hukum) kepada KPU di atasnya terkait dengan model debat yang sudah disepakati oleh semua pihak dalam BA, sehingga debat publik lanjutan bisa berjalan lancar dan sukses.

"Dengan begitu hak masyarakat untuk mengetahui kualitas para calon terpenuhi, karena debat publik salah satu metode kampanye yang di perlukan oleh masyarakat," kata Lasuri. . (red/imm)

Editor: Imam Nurcahyo

Publisher: Imam Nurcahyo