Menteri ATR/BPN Ajak Kepala Daerah Se-Jateng Kolaborasi Selesaikan Sertifikasi Tanah dan RDTR
Jumat, 18 April 2025 09:00 WIBOleh Priyo SPd
Blora – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan sertipikasi tanah serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Hal tersebut disampaikan Nusron Wahid usai Dialog Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Jawa Tengah yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Kamis (17/04/2025).
Menurut Nusron Wahid, di Jawa Tengah sendiri, ada sekitar 19 persen dari total 2,2 juta hektare tanah yang belum terpetakan dan tersertipikasi. Sementara untuk RDTR, Jawa Tengah perlu menyelesaikan total 322 RDTR. Dua hal yang saling berkesinambungan ini menjadi bahasan utama dalam dialog Menteri Nusron bersama kepala daerah se-Jawa Tengah.
"Jika tidak segera disertipikasi, tanah-tanah ini berpotensi memicu konflik di kemudian hari. Karena itu, dibutuhkan kerja sama erat antara Kementerian ATR/BPN, gubernur, serta para bupati dan wali kota,” tutrur Nusron Wahid.
Ia juga menggarisbawahi akan pentingnya pendayagunaan tanah-tanah tidak produktif, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya. Tanah yang sudah memiliki kepastian hukum juga bisa menambah nilai atas tanah tersebut, salah satunya dapat mendorong masuknya investasi. Dalam hal itu, Menteri Nusron mengajak kepala daerah di Jawa Tengah juga ikut mendukung soal kepastian hukum atas tanah dan kejelasan tata ruang.
"Investor sebelum masuk akan melihat lokasi dan status hukumnya. Maka kita harus pastikan keduanya jelas. Karena itulah pentingnya RDTR,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Untuk RDTR sendiri, dari target 322 baru ada 60 RDTR yang telah tersedia di Jawa Tengah. Menteri Nusron meminta komitmen bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk menuntaskan kekurangan tersebut dalam waktu tiga tahun. Ia menekankan bahwa penyusunan RDTR juga harus memperhatikan ketahanan pangan, khususnya agar tidak terjadi alih fungsi lahan sawah yang termasuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
"Jangan sampai RDTR yang disusun justru mengorbankan lahan pertanian menjadi kawasan industri atau pemukiman. Ketahanan pangan tetap prioritas utama,” kata Nusron Wahid.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron juga menyerahkan sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD) bagi pemerintah daerah se-Jawa Tengah. Adapun sertipikat yang diserahkan, yaitu 31 sertipikat aset BMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 sertipikat aset BMD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Tak hanya itu, Menteri Nusron juga mencontohkan Wilayah Blora yang sudah menyelesaikan sertipikatsi tanah HGB yang berada diwilayah tersebut.
Terpisah, Bupati Blora Dr H Arief Rohman mengatakan pada rapat tersebut, menteri ATR/BPN menyebut Blora sudah melaksanakan program reforma agraria yaitu HGB diatas HPL yang ada di Cepu dan ini menjadi bisa menjadi contoh untuk kabupaten yang lain.
"Jadi tadi pak menteri menyebut Kabupaten Blora yang sudah melaksanakan program tersebut dimana tanah tanah negara yang sudah ditempati masyarakat yaitu HGB diatas HPL dan tentunya tadi program program lainnya yang disampaikan oleh Pak Menteri," tutur Bupati Arief Rohman.
Pihaknya juga siap melaksanakan program program lain yang diprogramkan dari kementerian ATR/BPN untuk diterapkan di daerah daerah.
"Termasuk ketahanan pangan, tentunya kami di Blora siap untuk mewujudkan hal tersebut dimana Blora merupakan salah satu kabupaten penghasil panen tertinggi di wilayah Jawa Tengah," kata Bupati Arief Rohman.
Hadir mendampingi Menteri Nusron, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajaran. Turut hadir, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah. (teg/imm)
Penulis: Priyo
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
.sm.jpg)
