BPJS Ketenagakerjaan Gandeng PWNU Jatim untuk Perlindungan Pekerja Informal
Minggu, 26 April 2026 14:00 WIBOleh Tim Redaksi
Jawa Timur - BPJS Ketenagakerjaan menggandeng Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur untuk meningkatkan kepesertaan pekerja sektor informal yang belum terlindungi secara optimal.
Kolaborasi tersebut mengemuka dalam forum silaturahmi di Kantor PWNU Jawa Timur, Jumat (24/04/2026) malam, yang dihadiri Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Alif Noeriyanto Rahman, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Ihsanudin, serta Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim Hadi Purnomo.
Dalam silaturahmi yang diterima Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin itu, dibahas rencana kerja sama strategis mulai dari penyediaan layanan seperti fasilitas kesehatan hingga penguatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus dan unit usaha di bawah naungan PWNU.
Dalam sambutannya, Alif Noeriyanto Rahman menegaskan bahwa inisiatif ini berangkat dari penguatan silaturahmi yang telah terjalin dan dikembangkan menjadi kolaborasi strategis, mengingat mayoritas anggota NU merupakan pekerja sektor informal sehingga membutuhkan pendekatan perlindungan yang lebih inklusif.
“Dari sekitar 61 juta anggota NU, kurang lebih 80 persen merupakan pekerja informal. Ini menjadi dasar penting bagi kami untuk mendorong perlindungan yang lebih luas. Harapannya, kolaborasi ini dapat menjadi embrio kerja sama skala nasional,” ujarnya.
Ia berharap hasil pertemuan ini segera ditindaklanjuti melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dan PWNU Jawa Timur, serta berpotensi menjadi role model penguatan perlindungan pekerja berbasis komunitas di tingkat nasional.
Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya, NU merupakan wadah terbuka bagi seluruh kalangan dan profesi, sehingga perlindungan pekerja menjadi bagian penting dalam upaya memuliakan manusia.
“NU adalah rumah besar bagi semua profesi. Kami menyampaikan terima kasih atas terjalinnya silaturahmi ini. Harapannya, baik NU maupun BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para pekerja,” ujarnya.
Dalam kunjungan itu, Ihsanudin menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi langkah efektif dalam menjangkau pekerja yang selama ini berada di luar sistem perlindungan formal. Ia menyebut jaringan NU Jawa Timur sebagai pintu masuk strategis untuk mempercepat perluasan kepesertaan.
Ia mengaitkan nilai perlindungan sosial dengan prinsip Maqashid Syariah. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk menjaga aspek-aspek mendasar dalam kehidupan pekerja.
“Risiko pekerjaan itu selalu ada. Ketika risiko terjadi, negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan berupa santunan hingga beasiswa, dengan iuran yang terjangkau sebagai bentuk pelayanan negara kepada peserta,” ujarnya.
Ia menambahkan, melalui kolaborasi ini BPJS Ketenagakerjaan mendorong seluruh elemen di lingkungan PWNU, mulai dari pengurus hingga pelaku usaha, untuk terlindungi melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan Jaminan Pensiun (JP), dengan dukungan integrasi data serta optimalisasi kanal digital.
“Ke depan, kemitraan ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan dalam mendorong inklusivitas jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal berbasis komunitas,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jatim Hadi Purnomo menjelaskan ada tiga kolaborasi yang direncanakan dengan PWNU Jatim.
Pertama, penguatan PWNU Jatim dalam melindungi pekerja informal NU. Kedua, optimalisasi kepesertaan pekerja informal di sektor badan usaha, kesehatan, dan sebagainya. Ketiga, peluang kerja sama dalam investasi di sektor ketenagakerjaan.
Pertemuan itu juga dihadiri Sekretaris PWNU Jatim Dr. HM Faqih dan jajaran Lembaga Kesehatan (LK) PWNU Jatim serta sejumlah direksi Rumah Sakit NU.
