APBD Menyusut, Pemkab Bojonegoro Gembleng Kepala Desa Soal Akuntabilitas BKK Desa
Rabu, 23 September 2026 12:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Para kepala desa di seluruh Kabupaten Bojonegoro mengikuti agenda Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di Partnership Room Lantai 4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (22/09/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 22–23 September 2026, ini digelar untuk memastikan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa berjalan tertib, transparan, tepat sasaran, serta taat aturan.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa setiap proyek yang memanfaatkan uang negara, khususnya kegiatan berskala besar dan berteknologi spesifik, wajib didukung oleh perencanaan matang serta sumber daya manusia yang mumpuni.
"Pekerjaan yang memerlukan pembiayaan besar dan perencanaan teknis secara detail tidak bisa dilakukan tanpa persiapan yang matang. Kita perlu memastikan perencanaannya, SDM-nya, serta pelaksanaannya benar-benar sesuai ketentuan," terang Nurul di hadapan para kades.
Nurul membeberkan bahwa Pemkab Bojonegoro kini makin memperketat evaluasi lapangan. Pengawasan oleh Inspektorat dilakukan secara berkala maupun menindaklanjuti aduan masyarakat terkait ketidaksesuaian spesifikasi fisik pekerjaan infrastruktur di desa.
Langkah akuntabilitas ini dinilai kian krusial mengingat kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan signifikan. Postur anggaran yang sebelumnya sempat menyentuh angka Rp8 triliun, kini terkoreksi menjadi kisaran Rp6 triliun dan diproyeksikan berada di angka Rp5 triliun pada tahun-tahun mendatang.
Penurunan ini merupakan efek domino dari merosotnya Lifting Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Bojonegoro, yang pada tahun 2020 lalu masih mampu menembus angka 235 ribu barel per hari, namun saat ini berada di kisaran 115 ribu barel per hari.
"Karena itu, kemampuan kita dalam mengalokasikan anggaran harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. Kita dituntut semakin cermat menentukan prioritas pembangunan. Yang penting persiapannya lengkap, waktunya jelas, serta pelaksanaannya sesuai ketentuan," pungkasnya.
