Komnas Pengendalian Tembakau Minta Pemerintah Waspadai Narasi Vape Bebas Diabetes
Jumat, 16 Oktober 2026 15:00 WIBOleh Tim Redaksi
Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas Pengendalian Tembakau) menyoroti pemberitaan di sejumlah media nasional terkait klaim bahwa rokok elektronik atau vape tidak terbukti menyebabkan diabetes. Klaim yang dipublikasikan berdasarkan siaran pers asosiasi industri tersebut dinilai berpotensi menyesatkan masyarakat akibat penyajian hasil penelitian yang tidak utuh.
Klaim tersebut merujuk pada penelitian meta-analisis karya Adebisi dan kawan-kawan yang terbit dalam jurnal Internal and Emergency Medicine pada Juni 2026. Namun, Komnas Pengendalian Tembakau menegaskan bahwa temuan sebenarnya dalam riset tersebut justru menunjukkan risiko kesehatan yang signifikan pada pengguna vape.
Pengurus Komnas Pengendalian Tembakau sekaligus akademisi, Risky Kusuma Hartono, menjelaskan bahwa penelitian tersebut mencatat pengguna vape eksklusif memiliki peluang 34 persen lebih tinggi mengalami prediabetes dan 37 persen lebih tinggi mengalami resistensi insulin dibandingkan orang yang tidak pernah menggunakan vape. Selain itu, orang yang menggunakan vape sekaligus merokok konvensional memiliki peluang 23 persen lebih tinggi mengalami diabetes.
"Secara akademis, belum terbuktinya vape menyebabkan diabetes bukan berarti vape aman. Jika media hanya menyoroti kesimpulan bahwa vape tidak terbukti menyebabkan diabetes, sementara temuan penting lainnya tidak disampaikan, masyarakat bisa mendapatkan pemahaman yang keliru," ujar Risky Kusuma Hartono pada Jumat (16/10/2026).
Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT) sendiri merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan bagian dari Save Our Surroundings. Didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, Komnas PT beranggotakan 23 organisasi profesi kesehatan dan masyarakat yang berkomitmen menanggulangi bahaya konsumsi produk tembakau demi mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, aman, serta bebas dari dampak buruk bahan adiktif.
Selain persoalan penyampaian data yang selektif, Komnas Pengendalian Tembakau juga mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan di balik riset tersebut, termasuk keterlibatan peneliti yang terafiliasi dengan organisasi penerima pendanaan industri tembakau.
Sekretaris Jenderal Komnas Pengendalian Tembakau, Tulus Abadi, menegaskan bahwa penyebaran narasi riset secara parsial oleh asosiasi industri berisiko mengecoh para pengambil kebijakan hingga mengabaikan keselamatan masyarakat demi kepentingan bisnis semata.
"Ketika penelitian hanya dikutip sebagian dan disebarluaskan berulang kali, publik dapat digiring untuk percaya bahwa vape tidak berisiko. Lebih berbahaya lagi jika narasi tersebut mengecoh pengambil kebijakan hingga kepentingan bisnis industri lebih diutamakan daripada keselamatan masyarakat," tegas Tulus Abadi.
Isu ini berhembus setelah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memaparkan hasil pengujian dampak vape pada akhir September 2026 lalu, yang menemukan indikator gangguan produksi insulin pada seluruh sampel pengguna vape yang diuji. Temuan BRIN tersebut dinilai sejalan dengan rujukan ilmiah mengenai dampak paparan nikotin terhadap fungsi sel beta pankreas.
Atas dasar pertimbangan risiko kesehatan masyarakat serta potensi penyalahgunaan cairan vape sebagai sarana konsumsi narkotika, Komnas Pengendalian Tembakau menyatakan dukungannya terhadap rencana Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melarang peredaran rokok elektronik di Indonesia.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Mohamad Tohir
Publisher: Mohamad Tohir
