Ratusan Massa Geruduk DPRD Bojonegoro, Sampaikan Panca Tuntutan Rakyat
Jumat, 13 November 2026 18:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Ratusan orang dari berbagai elemen masayarakat mendatangi halaman Gedung DPRD Bojonegoro pada Jumat (13/11/2026). Mereka mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Bojonegoro Melawan dan membawa lima tuntutan yang mereka sebut sebagai Panca Tuntutan Rakyat.
Massa aksi terdiri dari mahasiswa, buruh, organisasi kemasyarakatan, hingga warga dari berbagai latar belakang. Mereka membentangkan spanduk dan menyampaikan orasi secara bergantian di depan kantor DPRD. Sejumlah petugas keamanan tampak berjaga untuk mengamankan jalannya demonsrasi.
Dalam aksinya, massa mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Mereka menyoroti persoalan ekonomi yang kian berat, ketimpangan gender, konflik agraria, kerusakan lingkungan, hingga dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Koordinator lapangan aksi, Nico, mengatakan aksi tersebut digelar karena masyarakat sudah tidak ingin terus bersabar dengan kondisi yang ada.
"Kami di sini ingin menuntut dan memerintahkan pemerintah dengan lima tuntutan yang kami sebut Panca Tuntutan Rakyat," tegas Nico.
Tuntutan pertama yang disuarakan adalah keadilan ekonomi. Massa mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok, menekan biaya hidup, dan menurunkan pajak rakyat. Di sisi lain, mereka juga meminta kenaikan upah dan penguatan subsidi bagi masyarakat kecil.
Tuntutan kedua adalah keadilan gender. Massa meminta pemerintah menghentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta anak. Mereka juga menuntut penyediaan pembalut gratis di ruang publik.
Tuntutan ketiga berkaitan dengan keadilan agraria dan lingkungan. Massa mendesak pemerintah menjalankan reforma agraria, menghentikan proyek strategis nasional dan proyek geothermal yang dinilai merusak lingkungan, serta menyita aset korporasi yang terbukti merusak alam.
"Kami juga menuntut keadilan agraria dan lingkungan. Pemerintah harus menjalankan reforma agraria, menghentikan PSN sekaligus geothermal perusak lingkungan, dan sita aset korporasi perusak alam," ujarnya.
Tuntutan keempat adalah keadilan pendidikan dan demokrasi. Massa menginginkan pendidikan yang gratis, ilmiah, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sementara tuntutan kelima menyangkut supremasi sipil dan HAM. Massa meminta pemerintah menghentikan militerisme, kriminalisasi terhadap jurnalis, serta tindakan represif aparat. Mereka juga mendesak pembebasan tahanan politik dan pengusutan tuntas berbagai pelanggaran HAM.
Nico mengatakan, aksi ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan atas kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani rakyat.
"Kami ingin menyuarakan itu. Kami ingin rakyat tidak tercekik kebijakan pemerintah yang amburadul. Suara rakyat patut didengar," tandasnya.
Di tengah aksi, perwakilan anggota DPRD Bojonegoro dari unsur perempuan sempat menemui massa. Namun pertemuan tersebut tidak berlanjut menjadi audiensi. Massa memilih tidak berdialog karena menilai dialog dengan perwakilan legislatif tidak akan memberikan manfaat dan tidak menjamin aspirasi mereka diperjuangkan.
Menurut Nico, tujuan utama kedatangan mereka adalah menyuarakan kondisi rakyat yang semakin terbebani persoalan ekonomi. Mereka juga mempertanyakan sikap wakil rakyat yang dinilai belum cukup menunjukkan keberpihakan.
"Jadi aksi kami hanya ingin menyuarakan bagaimana nasib rakyat dalam kondisi ekonomi yang sudah sulit, namun para wakil kami seolah tidak tahu apa yang terjadi. Jadi kami menentukan sikap dengan membubarkan diri karena tak ada manfaat berdialog dengan mereka," pungkasnya.
Setelah menyampaikan aspirasi, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Hingga aksi berakhir, situasi di sekitar kantor DPRD Bojonegoro terpantau kondusif.
Editor: Mulyanto
Publisher: Mulyanto
