Pemkab Bojonegoro Gelar Bimtek Transaksi Non Tunai bagi PNS

Rabu, 13 Desember 2017 21:00 WIBOleh Vera Astanti

Oleh Vera Astanti

Bojonegoro - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Bojonegoro menggelar Sosialisasi dan Bimbingan teknis implementasi transaksi non tunai bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Ruang Angling Dharma, Rabu (13/12/2017) pagi tadi. Acara berlangsung hingga besok, Rabu (14/12/2017).

Kepala BPKAD Ibnu Suyuti menjelaskan, acara ini adalah tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/1867/SJ/2017 tentang implementasi transaksi Non Tunai pada pemerintah daerah Kabupaten/kota. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman bagi pejabat pengelola keuangan dan bendahara tentang tata cara transaksi non tunai. Sehingga memudahkan identifikasi dan mendukung aktual basis. Peserta meliputi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) atau Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Bagian Setda untuk Tahun 2018.  Dengan narasumber antara lain dari Bank Jatim Cabang Bojonegoro dan Tim BPPKAD Pemkab Bojonegoro.

Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono mengatakan, para pegawai Pemkab harus hati-hati dalam bertransaksi. “Dulu pernah ada sistem transaksi non tunai yakni saat belanja tidak harus membawa uang tunai, namun jika tidak hati hati maka bisa terjadi transaksi diluar budgeting,” kata Wabup bercerita.

Menurut Wabup, dewasa ini transaksi non tunai marak dilakukan salah satunya adalah akses untuk transportasi dan kegiatan sejenis. Dengan tansaksi non tunai, para PNS harapannya bisa mengukur pemasukan dan pengeluaran. Apalagi gaji PNS sudah terukur.  (ver/moha)