Adanya Kelangkaan Solar, Pertamina Pastikan Penyaluran BBM Bersubsidi Sesuai Kuota
Jumat, 15 November 2019 11:00 WIBOleh Dan Kuswan SPd Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Pertamina memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), Khusus untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), penyalurannya dilakukan berdasarkan kuota atau alokasi di setiap wilayah.
Hal tersebut disampaikan Unit Manager Communication, Relations & CSR, Pertamina Marketing Operation Region V (MOR V) Jatimbalinus, Rustam Aji, saat dikonfirmasi awak media ini melalui sambungan telepon seluler Jumat (15/11/2019).
"Pertamina tidak melakukan pengurangan volume BBM. Namun, berdasarkan regulasi saat ini, Premium dan Solar, merupakan produk penugasan, sehingga penyalurannya harus sesuai alokasinya yang ditetapkan pemerintah." tutur Rustam Aji.
Diberitakan sebelumnya, sejak sepekan ini, di beberapa stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) di wilayah Kabupaten Bojonegoro kehabisa stok atau terjadi kelangkaan bahan bakar (BBM) khususnya jenis solar, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan solar bersubsidi. Saat ini, yang tersedia di SPBU hanya solar nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex
Menurut Rustam Aji, salah satu penyebab kelangkaan BBM solar bersubsidi, khususnya di Jawa Timur, dikarenakan tingginya konsumsi, yang membuat penyaluran BBM sudah melebihi kuota total tahun 2019. Namun Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengacu pada ketentuan pemerintah.
"Kondisi saat ini ditenggarai sebagai akibat tingginya permintaan, terutama dari konsumen industri jelang akhir tahun di mana akan ada kegiatan besar seperti Natal dan Tahun Baru." tuturnya menambahkan.
Saat ditanya upaya apa yang telah di ambil oleh Pertamina untuk mengatasi kelangkaan solar tersebut, Rustam Aji menuturkan bahwa karena posisi pertamina sebagai pelaksana, pastinya apa yang terjadi di lapangan telah dilaporkan, dari Pertamina MOR V ke Kantor Pusat Pertamina, kemudian dari pusat dilaporkan ke pemerintah.
"Posisinya dalam hal ini kami memonitor langsung dengan turun ke lapangan, untuk memantau situasi, apabila memang diperlukan tambahan, kita koordinasikan, apakah nantinya bisa diprioritaskan untuk diberikan tambahan." katanya mengimbuhkan.
Kalau untuk tambahan, lanjut Rustam Aji, itu karena yang menetapkan pemerintah. Ia juga menyebutkan bahwa beberapa daerah di Kalimantan, pemerintah provinsinya mengajukan tambahan ke pemerintah pusat.
"Setahu saya kemudian memang ada yang ditambah, soalnya itu kan nanti kaitanya dengan APBN, subsidinya itu terkait dengan APBN, dan itu di luar kewenangan pertamina untuk hal-hal seperti itu." kata Rustam Aji.
Rustam Aji juga menyampaikan bahwa, Pertamina berharap penyaluran BBM Bersubsidi tepat sasaran. Sebab yang terjadi di lapangan hingga kini BBM bersubsidi masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu.
Padahal menurutnya, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, BBM tertentu, termasuk solar bersubsidi hanya diperuntukkan bagi industri rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum, termasuk juga kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin atau CC yang kecil.
"Bagi masyarakat yang golongan mampu bisa menggunakan BBM non subsidi, seperti Dexlite atau Pertamina Dex sebagai pengganti Solar dan Pertalite, Pertamax ataupun Pertamax Turbo sebagai pengganti Premium. Selain jenis BBM tersebut lebih baik untuk kehandalan dan keawetan mesin kendaraan, BBM tersebut juga tergolong lebih ramah lingkungan." tutur Rustam Aji. (dan/imm)
