2021, Pemkab Bojonegoro Akan Bangun 350 Kilometer Jalan Desa, Melalui Bantuan Keuangan Desa
Sabtu, 24 Oktober 2020 15:00 WIBOleh Dan Kuswan SPd Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Dalam acara Pelantikan dan Pengukuhan, Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Bojonegoro), masa bakti 2020-2025, di Pendapa Malowopati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Sabtu (24/10/2020), Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah menyampaikan bahwa di Kabupaten Bojonegoro terdapat jalan kabupaten yang assetnya berada di desa, dengan panjang kurang lebih 1.449 kilometer, dengan lebar mulai 2,5 hingga 6 meter.
Selanjutnya pada 2021, Pemkab Bojonegoro akan memberikan bantuan melalui Bantuan Keuangan Desa (BKD), untuk pembangunan jalan desa sepanjang kurang lebih 350 kilometer, dengan lebar 3,9 meter.
"Pada 2021 pemkab sudah nyicil, kurang lebih panjangnya 350 kilometer, jalan asset desa yang dibantu lebat Bantuan Keuangan Desa. Itu nanti masuk lewat permusyawaratan. Tolong nanti direncanakan lebih awal dan direncanakan dengan baik." kata Bupati Anna Muawanah
Menurut Bupati tentunya belum semua jalan desa dapat dibangun pada tahun 2021, namun Pemkab Bojonegoro akan mendorong hingga 2023 jalan-jalan desa sudah mulai rapi (baik) dan laik digunakan.
"Kayaknya belum semua desa, karena tergantung dari luasnya dulu atau yang banyak dilewati kendaraan (mobil). Saya harap agar bersabar, nanti ada lagi anggaran bisa kita dorong lagi, sehingga kami harapkan 2023 itu jalan-jalan desa sudah mulai rapi dan laik digunakan," kata Bupati Ann Muawanah.
Pada kesempatan tersebut Bupati berpesan agar pembangunan di desa direncanakan dengan baik dengan melibatkan semua elemen yang ada, seperti pendamping desa dan BPD, serta elemen masyarakat di desa.
"Jadi proses awal direncanakan hingga matang sehingga tidak ada perselisihan atau permasalahan di kemudian hari. Khusus untuk BKD, untuk meminimalisir ketegangan, saya minta untuk di buat Tim, ada RAB, ada pendampingan, ada prototipe, ada masa pengerjaan dan ada pelaporannya, jadi untuk meminimalisir persoalan yang mungkin terjadi," kata Bupati Anna Muawanah.
Bupati Anna Muawanah juga menyampaikan bahwa dalam perencanaan penggunaan anggaran, tidak ada penyelenggara yang ingin ada masalah, termasuk di desa. Maka perencanaan harus dimatangkan lewat musayawarah desa.
"Di situlah BPD hadir dan memberikan kontribusi. Jadi kita harus mulai menumbuhkembangkan kesadaran BPD untuk memiliki peran dalam menyeimbangkan dalam musyawarah desa," kata Bupati Anna Muawanah. (dan/imm)
