DPRD Usulkan 3 Nama Sebagai Calon Pj Bupati Bojonegoro
Selasa, 08 Agustus 2023 09:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, pada Senin (07/08/2023) menggelar rapat tertutup guna membahas nama-nama yang akan diusulkan menjadi Calon Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro.
Hasil rapat tersebut, delapan fraksi DPRD Bojonegoro bersepakat mengusulkan tiga nama sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro, yaitu Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Arm Arif Yudho Purwanto, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro Nurul Azizah, dan Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menjelaskan bahwa tiga nama yang diusulkan tersebut merupakan pilihan mayoritas dari delapan fraksi yang ada di DPRD Bojonegoro.
"Tiga nama ini yang disepakati oleh masing-masing fraksi DPRD Bojonegoro untuk diusulkan sebagai Pj Bupati," ujar Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar.
Namun demikian, Umar tidak mau menyebut secara rinci berapa fraksi yang mengusulkan nama-nama tersebut. "Selain tiga nama itu, tentu juga ada nama lain, tapi mayoritas mengusulkan ketiganya," ujarnya.
Umar menyampaikan bahwa ketiga calon Pj Bupati yang diusulkan tersebut sebelumnya sudah dikonfirmasi dan menyatakan bersedia. Selain itu, secara administratif juga sudah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI nomor 4 tahun 2023.
"Dasar usulan ini karena menampung dari masing-masing fraksi, yang kedua disesuaikan dengan Permendagri nomor 4 tahun 2023," kata Umar.
Menurutnya, sesuai Permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota menyebutkan, persyaratan untuk menjadi Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota di antaranya mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.
Penjabat ASN atau pejabat pada jabatan ASN tertentu yang menduduki JPT Madya di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Gubernur dan menduduki JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Pusat atau di lingkungan Pemerintah Daerah bagi calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota.
Penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama tiga tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.
Sementara saat ditanya terkait usulan nama Dandim Bojonegoro Letkol Arm Arif Yudho Purwanto, menurutnya hal tersebut tidak ada masalah. Umar menambahkan bahwa dari informasi yang ia terimanya, Dandim 0813 Bojonegoro saat ini menjabat sebagai Inspektur Madya di Intelijen Kodam V Brawijaya atau setara dengan eselon II.
"Ketika ditunjuk sebagai Pj (Bupati), maka otomatis yang tidak ASN juga akan disesuaikan menjadi ASN, pensiun dini, atau diberi jabatan JPT Pratama," kata Abdulloh Umar.
Sebagai mana diketahui, jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro akan berakhir pada 24 September 2023 mendatang, sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk pasangan Bupati dan Wakil Bupati baru akan digelar serentak pada 27 November 2024, dan diperkirakan Bupati dan Wakil Bupati terpilih baru akan ditetapkan atau dilantik pada Februari 2025.
Akibatnya, dalam kurun waktu sekitar 16 bulan (Oktober 2023-Februari 2025), jabatan Bupati Bojonegoro akan mengalami kekosongan.
Sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang berakhir masa jabatannya, akan diangkat Penjabat (Pj) Bupati sampai dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak nasional pada tahun 2024.
Peraturan tersebut sesuai diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota.
Sesuai Permendagri nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, Pengusulan Pj Bupati dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui ketua DPRD Kabupaten. (*/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
-rizky-aulia-01.md.jpg)
