Tegaskan Tata Kelola Bersih, Bupati Bojonegoro Terbitkan SE Pencegahan Pungli dan Korupsi Pelayanan Publik
Minggu, 04 Oktober 2026 17:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono secara resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 700/2003/412.100/2026 tentang Pencegahan Pungutan Liar, Gratifikasi, dan Korupsi di Sektor Pelayanan Publik guna memastikan seluruh aparatur bekerja secara transparan serta akuntabel.
Inspektur Kabupaten Bojonegoro, Achmad Gunawan, menjelaskan bahwa Surat Edaran ini menjadi pedoman ketat bagi seluruh unit kerja, khususnya pada empat sektor vital pelayanan dasar masyarakat, yakni Sektor Pendidikan, Perizinan, Pencatatan Sipil, dan Kesehatan.
"Pada intinya untuk tidak menerima imbalan atau pemberian yang berkaitan dengan pelayanan publik. Tetap berpedoman sesuai aturan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku," ujar Achmad Gunawan pada Jumat (02/10/2026) lalu.
Melalui SE tersebut, seluruh penyelenggara pelayanan diwajibkan menolak segala bentuk suap dan imbalan di luar ketentuan, memasang maklumat serta alur pelayanan secara terbuka, hingga mempublikasikan kanal pengaduan yang mudah diakses oleh warga.
SE ini memuat poin penekanan khusus pada masing-masing sektor. Di Sektor Pendidikan, Pemkab Bojonegoro melarang keras segala bentuk pungutan liar dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maupun pelaksanaan ujian, serta mewajibkan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) dilakukan secara transparan.
Pada Sektor Perizinan, pelayanan wajib dilaksanakan secara akuntabel melalui sistem Online Single Submission (OSS) sesuai tenggat waktu resmi, dan petugas dilarang menerima imbalan apa pun. Sementara di Sektor Pencatatan Sipil, seluruh layanan kependudukan ditegaskan bebas biaya dengan sistem antrean yang tertib.
Adapun di Sektor Kesehatan, fasilitas dan tenaga medis dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam percepatan layanan rujukan, pendaftaran rawat inap, hingga pemberian obat-obatan kepada pasien.
Guna mengawal implementasi kebijakan tersebut, Pemkab Bojonegoro membuka akses pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran di lapangan.
"Masyarakat dapat melapor melalui kanal pengaduan yang terdapat pada masing-masing sektor atau dapat melalui Inspektorat Kabupaten Bojonegoro secara langsung," terang Gunawan.
Laporan terkait gratifikasi dapat diakses melalui portal resmi KPK di https://gol.kpk.go.id. Sedangkan dugaan tindak KKN, pelanggaran disiplin, dan penyalahgunaan wewenang dapat dikirimkan melalui Whistle Blowing System (WBS) ke posel [email protected]. Untuk keluhan dan aspirasi pelayanan umum, masyarakat dapat memanfaatkan layanan SP4N-LAPOR! pada situs https://www.lapor.go.id.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Mulyanto
Publisher: Mulyanto
