BKKD Bojonegoro 2026 Mulai Cair Rp190 M untuk 368 Desa, Mekanisme Penyaluran Langsung 100 Persen
Kamis, 19 November 2026 11:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro – Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Bojonegoro mulai dicairkan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp190 miliar untuk mendukung percepatan pembangunan di 368 desa, dengan skema pencairan baru yang disalurkan sekaligus sebesar 100 persen sejak Oktober lalu.
Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, alokasi program pembangunan desa tersebut terbagi ke dalam empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu, yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BM), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP CK), Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Dari total desa penerima manfaat, sebanyak 314 desa memperoleh alokasi BKKD untuk pembangunan jalan, jembatan, maupun jembatan lanjutan di bawah pengampuan Dinas PU BM. Selanjutnya, sebanyak 12 desa mendapatkan bantuan pembangunan sarana dan prasarana melalui Dinas PKP CK, 24 desa untuk pembangunan sarana olahraga di bawah Dinpora, serta 18 desa melalui DPMD untuk pembangunan fasilitas umum seperti balai desa, kantor desa, dan pasar desa.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mekanisme pencairan sekali tahap sebesar 100 persen ini mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2024 mengenai Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro.
Pemkab Bojonegoro menegaskan bahwa keseluruhan proses pengelolaan dan penyaluran BKKD wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh tahapan, mulai dari pengajuan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran, hingga pelaksanaan fisik dan pelaporan pertanggungjawaban, harus berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah desa penerima BKKD juga diingatkan untuk memanfaatkan anggaran sesuai peruntukan yang telah ditetapkan serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun teknis di lapangan. Pemkab Bojonegoro berkomitmen terus mengawal melalui pembinaan dan pengawasan ketat agar program BKKD Rp190 miliar ini tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pemerataan infrastruktur serta peningkatan pelayanan masyarakat desa.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Mulyanto
Publisher: Mulyanto






































