Mensos: Penerima PKH Diharapkan Mampu Lakukan Manajemen Keuangan Mandiri

Minggu, 05 Maret 2017 17:00 WIBOleh Piping Dian Permadi

Oleh Piping Dian Permadi

Bojonegoro Kota - Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa secara simbolis menyerahkan bantuan sosial non tunai kepada ratusan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bojonegoro, Minggu (05/03/2017) sore sekitar pukul 17.00 WIB.

Ratusan penerima PKH ini mendapatkan buku tabungan BNI yang bisa diambil sewaktu-waktu jika mereka membutuhkan. Bantuan ini akan diserahkan secara bertahap setiap tiga bulan sekali sebesar Rp 500 ribu.

Dalam setahun dana PKH dicairkan 4 kali. Total setiap penerima PKH bakal mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 1.890.000 dalam setahun.

Bantuan sosial non tunai ini telah dilakukan di seluruh Indonesia pada 200 kabupaten/kota. Dan salah satunya di Bojonegoro, namun belum semua kecamatan melaksanakannya. Kemensos masih melakukan Pemetaan keagenan BNI dan juga akses internet di titik penyaluran bansos dilakukan.

"Dan hari ini adalah dimulainya pencarian bantuan tersebut pada tahun 2017," kata Menteri Khofifah.

Harapanya para penerima PKH ini mampu melakukan manajemen keuangan mandiri, bisa mengatur pengeluaran secara jelas dan yang paling bermanfaat. Pada tahap berikutnya program ini juga akan diintegrasikan dengan bantuan pangan, seperti yang sudah dilakukan di beberapa kota bantuan diintegrasikan dengan elpiji 3 kilogram.

Dalam APBN tahun 2017 ini baru sekitar 44 kota yang diikutkan dalam program integrasi atau sinergitas bantuan program penerima PKH tersebut. Rencananya pada APBN-P bakal ditambah pengajuannya oleh kementerian.

"Semua bantuan ini zero cost, dari pemerintah ke BNI zero cost, dari BNI ke masyarakat juga zero cost, pencetakan buku juga zero cost. Jika ditanya biaya darimana? Biaya ditanggung oleh CSR BNI," ungkapnya.

Selain menyerahkan bantuan menteri sosial juga mengajak penerima PKH yang hadir untuk berdialog dan bercerita mengenai bantuan PKH. Khofifah juga memberikan nasihat agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah digunakan sesuai sasaran. (pin/tap)