Penarikan Sekdes Berstatus PNS oleh Pemkab Bojonegoro Masih Dievaluasi

Kamis, 16 Maret 2017 18:00 WIBOleh Piping Dian Permadi

Oleh Piping Dian Permadi

Bojonegoro Kota - Sekretaris desa yang berstatus sebagai PNS menurut peraturan perundang-undangan terbaru harus ditarik oleh pemerintah daerah. Namun hingga saat ini di kabupaten Bojonegoro belum ada tanda-tanda hal itu akan dijalankan.

Pemkab beralasan? penarikan Sekdes akan menimbulkan dampak yang berbeda-beda di setiap desa. Hal itu memerlukan kajian serta evaluasi lebih lanjut untuk melakukan antisipasi dampak yang akan timbul setelahnya.

"Kita masih evaluasi mengenai penarikan Sekdes PNS ini," kata ketua Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro Zaenudin Kamis (16/03/2017).

Penarikan sekdes tersebut berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang pelaksanaan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Zaenudin menambahkan, pemkab masih melakukan evaluasi dimana usai penarikan nanti, sekdes PNS tersebut bakal diarahkan, kemana saja. Dia beralasan, pemkab memerlukan waktu, untuk menentukan hal itu.

"Sebagian besar sekdes juga ingin agar tidak di tarik oleh Pemkab, kita sedikit memahami keluh kesah mereka," imbuhnya.

Sementara itu dalam rapat kerja komisi A bersama BKPP pada Kamis (16/03/2017) siang tadi, anggota komisi A DPRD Bojonegoro Doni Bayu Setiawan juga mempertanyakan masih belum di tariknya sekdes PNS ini. Padahal dibeberapa daerah lain sudah ada yang melakukanya.

"Kenapa di sini belum, padahal di daerah lain sudah bisa melakukan," kata Doni.

Wakil ketua komisi A DPRD Bojonegoro Anam warsito juga merasa heran dengan sikap sebagian besar sekdes yang enggan di tarik oleh Pemkab. Padahal dahulu mereka berjuang untuk menjadi PNS, sekarang saat ingin di tarik menjadi PNS di lingkup Pemkab malah tidak mau.

"Dulu waktu ingin diangkat sampai demo di Jakarta, sekarang menolak, kita heran dengan konsistensi mereka," cetus Anam.

DPRD berharap agar pelaksanaan penarikan sekdes PNS ini segera bisa dijalankan oleh Pemkab Bojonegoro agar tidak menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. (pin/moha)