Sejumlah Anggota DPRD Tidak Hadir Tanpa Keterangan, Dalam Paripurna Kemarin

Selasa, 22 Agustus 2017 10:00 WIBOleh Piping Dian Permadi

Oleh Piping Dian Permadi

Bojonegoro Kota - Setidaknya ada 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro yang tidak hadir tanpa keterangan dalam rapat Paripurna ll atau penutup, dengan agenda Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Senin (21/08/2017) sekitar pukul 11.00 WIB.

Hal itu disampaikan oleh salah satu petugas absensi dari Sekretariat DPRD Kbupaten Bojonegoro. Dalam laporanya dihadapan peserta Paripurna. Dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro, 42 anggota hadir dan 8 lainya tidak hadir.

Dua orang tidak hadir dengan keterangan cuti haji, diantaranya adalah dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aminato dan dari Partai Nasdem Ahmad Suyono.

Sementara itu keenam anggota lain yang tidak hadir tanpa keterangan adalah sebagai berikut , (1). Zaenuri, dari Partai PAN, (2). Suyuthi, dari Partai PAN, (3). Sunjani, dari Partai PKB,  (4). Abdullah Umar, dari Partai PKB, (5). Ali Huda, dari Partai PKPI dan (6). Anam Warsito, dari Partai Gerindra.

Dalam laporannya petugas absensi tidak menyebutkan alasan dari ketidakhadiran keenam anggota DPRD tersebut, apakah sakit atau ijin karena ada urusan yang lebih penting.

Berikut laporan lengkap absensi kehadiran anggota DPRD dari masing-masing fraksi. Fraksi Golkar yang memiliki 7 anggota semua hadir. Fraksi Demokrat 7 anggota semua hadir, fraksi PAN 6 anggota 4 hadir, 2 tidak hadir. Fraksi PKB 6 anggota, 4 hadir, 2 tidak hadir, fraksi PDIP 6 anggota 5 hadir, 1 tidak hadir.

Fraksi Gerindra 5 anggota, 4 hadir, 1 tidak hadir, fraksi PPP 5 anggota, 4 hadir, 1 Tidka hadir (cuti haji). Fraksi PKS 4 anggota semua hadir. Fraksi Nasdem Nurani Rakyat 4 anggota, 3 hadir 1 tidak hadir (cuti haji).

Ketua fraksi Nasdem Nurani Rakyat Ali Mustofa cukup mendukung jika tingkat kedisiplinan anggota disoroti. Apalagi setelah disahkannya perda mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, yang akan membuat tunjangan para anggota naik.

" Saya malah senang jika di kritisi dengan tunjangan naik dihubungkan dengan kinerja kita," ujarnya.

Dia juga mengingatkan dalam tata tertib Anggota DPRD kabupaten Bojonegoro sudah ada, peraturan bahwa jika ada anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro yang 6 kali tidak hadir dalam setiap rapat DPRD berturut-turut maka dapat diberikan sanksi.  " Kalau di Jakarta hal ini yang dipertegas, kedisplinan anggota," pungkasnya. (pin/imm)