Kelangkaan Solar Ditengarai Akibat Tingginya Permintaan Konsumen, Jelang Natal dan Tahun Baru
Jumat, 15 November 2019 12:00 WIBOleh Dan Kuswan SPd Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Diberitakan sebelumnya, sejak sepekan ini, di beberapa stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU) di wilayah Kabupaten Bojonegoro kehabisa stok atau terjadi kelangkaan bahan bakar (BBM) khususnya jenis solar, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan solar bersubsidi. Saat ini, yang tersedia di SPBU hanya solar nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex
Menurut Unit Manager Communication, Relations & CSR, Pertamina Marketing Operation Region V (MOR V) Jatimbalinus, Rustam Aji, bahwa kondisi saat ini ditenggarai sebagai akibat tingginya permintaan, terutama dari konsumen industri jelang akhir tahun di mana akan ada kegiatan besar seperti Natal dan Tahun Baru.
"Salah satu penyebab kelangkaan BBM solar bersubsidi, khususnya di Jawa Timur, dikarenakan tingginya konsumsi, yang membuat penyaluran BBM sudah melebihi kuota total tahun 2019. Namun Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengacu pada ketentuan pemerintah." tutur Rustam Aji, saat dikonfirmasi awak media ini melalui sambungan telepon seluler Jumat (15/11/2019).
Rustam Aji mencontohkan, di Jawa Timur saja, untuk kuota solar sekitar 2 juta sekian (kloliter) untuk tahun 2019. Sampai Oktober 2019, penyalurannya sudah di angka 1,9 juta. Kuotanya mendekati habis, padahal per bulan bisa di atas 200 ribu.
"Bahkan di beberapa wilayah seperti di Madura sudah berlebih, karena termasuk agak besar kekuarangannya." tuturnya.
Rusatam Aji juga menjelaskan bahwa Pertamina memastikan bahwa penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM), Khusus untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), penyalurannya dilakukan berdasarkan kuota atau alokasi di setiap wilayah.
"Pertamina tidak melakukan pengurangan volume BBM. Namun, berdasarkan regulasi saat ini, Premium dan Solar, merupakan produk penugasan, sehingga penyalurannya harus sesuai alokasinya yang ditetapkan pemerintah." tutur Rustam Aji.
Rustam Aji juga menyampaikan bahwa, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, BBM tertentu, termasuk solar bersubsidi hanya diperuntukkan bagi industri rumah tangga, usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum, termasuk juga kendaraan pribadi dengan kapasitas mesin atau CC yang kecil.
"Pertamina berharap penyaluran BBM Bersubsidi tepat sasaran. Sebab yang terjadi di lapangan hingga kini BBM bersubsidi masih banyak dikonsumsi oleh masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu." katanya.
Lebih lanjut Rustam Aji juga mengimbau untuk kendaraan plat merah, kendaraan dinas BUMD DAN BUMN, TNI DAN POLRI, terus kendaraan-kendaraan pertambangan, industri, bisa menggunakan BBM non subsidi, seperti Dexlite atau Pertamina Dex sebagai pengganti Solar dan Pertalite, Pertamax ataupun Pertamax Turbo sebagai pengganti Premium.
Untuk pengawasannya pihaknya mohon bantuan dari pihak terkait, dari pemerintah daerah dan kepolisian untuk membantu pengawasan, termasuk juga masyarakat jika mengetahui ada pelanggaran, harap melaporkan.
"Karena Pertamina ini hanya sebagai badan usaha yang di tugaskan oleh pemerintah, pertamina kan bukan badan pengawas, hanya pelaksana saja." tutur Rustam Aji.
Sedangkan kalau memang dari SPBU Pertamina terbukti melakukan kesalahan, pihaknya tidak segan-segan akan memberkan sanksi.
"Karena kami badan usha maksimal ya sesuai kontrak kerja sama. Untuk SPBU misalnya peringatan, penghentian pasokan, sampai diputus kontrak. Untuk sanksi hukum, kita serahkan ke aparat atau pihak yang berwajib," pungkasnya. (dan/imm)
