Kebijakan dan Kelembagaan Smart City Kabupaten Bojonegoro Raih Skor Sempurna
Rabu, 09 Juni 2021 19:00 WIBOleh Tim Redaksi Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia, pada Rabu (09/06/2021), melaksanakan fasilitasi tinjau lapangan secara daring, terkait pelaksanaan Smart City di Kabupaten Bojonegoro tahun 2020.
Sebanyak 7 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro yang ditunjuk sebagai lokasi evaluasi smart city tahun 2021, yakni Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pendapatan Daerah (Bappeda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), RSUD dr R Sosodoro Djatikoesoemo, Dinas Perumahan, Kawasan Permukaiman dan Cipta Karya (PKP CK), Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Dalam laporan evaluasi tersebut, tim Kementerian Kominfo RI memberikan skor sempurna terhadap kebijakan dan kelembagaan smart city di Kabupaten Bojonegoro.
Pembimbing smart city Hari Kusdaryanto dalam evaluasinya mengatakan bahwa, Kabupaten Bojonegoro dinilai sudah siap dalam pelaporannya. Menurutnya, hasil evaluasi elemen Kebijakan Smart City Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 meraih skor 4, sementara elemen Kelembagaan Smart City meraih skor 3,95.
Sementara, hasil evaluasi nilai 6 dimensi Smart City di Bojonegoro antara laih: Smart Government mendapatkan skor 3,17; Smart Economy mendapatkan skor 2,33; Smart Living mendapatkan skor 3,26; Smart Branding mendapatkan skor 3,44; Smart Society mendapatkan skor 3,3; dan Smart Environment mendapatkan skor 3,4.
“Mohon dipertahankan termasuk dokumen-dokumen buktinya. Tahun lalu nilainya sempurna. Saya yakin November nanti ada perkembangan,” ucap Hari Kusdaryanto.
Pembimbing smart city Hari Kusdaryanto saat sampaikan hasil evaluasi kebijakan dan kelembagaan Smart City Kabupaten Bojonegoro melalui daring. Rabu (09/06/2021) (foto: istimewa)
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, Nur Sujito, dalam penyampaian kinerja kebijakan smart ciry Kabupaten Bojonegoro, di Ruang Command Center Gedung Pusat Informasi Publik (PIP), di Jalan AKBP M Suroko, menyampaikan bahwa lima persen APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2020 digunakan untuk penguatan SDM TIK, melalui kegiatan pelatihan.
Selain itu untuk pembangunan videotron, revitalisasi pasar tradisional, perbaikan 3.704 unit rumah tidak layak huni, pembangunan Jembatan Luwehaji-Blora. Lalu implementasi Kartu Petani Mandiri, Kepesertaan Program Jamkesnas, beasiswa perguruan tinggi, implementasi sistem informasi desa (SID) dan berbagai sistem informasi pelayanan.
“Saat ini kita sudah memiliki 6 videotron. Selain itu, revitalisasi pasar di Pasar Banjarjo, Kecamatan Bojonegoro, dan Pasar Sroyo, Kecamatan Kanor. Untuk smart living, target 2021 sebanyak 3.915 unit RTLH diperbaiki, penuntasan 190,67 kilometer jalan cor, dan penurunan persentase balita stunting,” kata Nur Sujito.
Sedangkan target 2021 untuk smart society yakni peningkatan angka partisipan murni wajib belajar, 2.470 mahasiswa penerima beasiswa, pelatihan 500 orang SDM TI dengan sasaran operator desa dan kecamatan, bansos anak yatim dan terlantar non panti sebanyak 7.288 orang, dan bansos asistensi penyandang disabilitas sebanyak 200 orang.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Layanan e-Government, Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, Helmi Ali Fikri menambahkan, bahwa jumlah SDM yang berlatar belakang pendidikan TIK di kabupaten Bojonegoro berjumlah 45 orang yang tersebar di semua OPD, sementara di Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 10 orang yang memiliki kompetensi yang berbeda-beda
“Untuk pembangunan sistem atau aplikasi, sampai dengan saat ini ada 105 jenis aplikasi. Selain itu pembangunan big data melalui Portal Satu Data Bojonegoro,” kata Helmi Ali Fikri.
Untuk diketahui, Kabupaten Bojonegoro termasuk kabupaten yang terpilih dalam Program Gerakan Menuju 100 Smart City se-Indonesia. Salah satu program prioritas Pemkab Bojonegoro yaitu Green dan Smart City, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023.
Sementara, kebijakan smart city kabupaten Bojonegoro tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2018, tentang Masterplan Smart City Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023; Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020, tentang Masterplan Smart City Kabupaten Bojonegoro tahun 2019-2023; dan Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2021, tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro. (adv/imm)
