Camat Se Kabupaten Bojonegoro Belum Pegang Draf Raperda Perangkat

Jumat, 22 April 2016 08:00 WIBOleh Mulyanto

Oleh Mulyanto 

Kota - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat gelar pendapat dengan camat se Kabupaten Bojonegoro untuk membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang sampai saat ini belum juga disahkan menjadi peraturan daerah, Kamis (21/04) kemarin.

Rapat yang dibuka langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Sugeng H Anggoro di ruang paripurna DPRD Bojonegoro dan dihadiri 21 camat dari 28 camat se Kabupaten Bojonegoro.

Dalam rapat tersebut ketua komisi A DPRD Bojonegoro berharap agar rapat dapat menyerap aspirasi dari para camat mengingat persoalan pokok paling krusial dalam draf raperda adalah tentang rekomendasi dari camat sehingga sangat penting pendapat dari camat didengarkan untuk mematangkan subtansi raperda. 

Sementara itu, dalam berlangsungnya rapat tersebut terungkap sesuatu yang mengagetkan dari salah satu camat yang menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya belum pernah mendapatkan salinan draf raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sehingga forum kurang bisa maksimal memberikan masukan dan pendapat.

Mendengar pernyataan tersebut salah satu anggota komisi A, Mashuri sangat menyayangkan belum tersosialisasi draf raperda kepada para camat di Bojonegoro apalagi subtansi raperda yang menjadi perdebatan eksekutif dengan legislatif adalah rekomendasi dari camat.

"Apalagi usulan raperda adalah raperda usulan eksekutif kok bisa camat belum mendapat salinan draf dari eksekutif," katanya.

Akhirnya, ketua rapat Anam Warsito meminta kepada sekertariat dewan untuk mendistribusikan draf raperda kepada camat paling lambat hari ini, Jumat (22/04) sore.

Seperti yang diketahui, draf raperda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pertama diajukan eksekutif pada Desember 2015 sedangkan draf kedua diajukan kepada legislatif pada Februari 2016 namun sampai saat ini raperda tersebut masih belum disahkan menjadi perda karena masih beda pendapat antara eksekutif dan legislatif dalam mengartikan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 pasal 4 huruf F tentang tupoksi camat dalam memberikan rekomendasi. (mol/kik)