Pemkab Bojonegoro dan TII Kerjasama Cegah Konflik Kepentingan

Senin, 24 Oktober 2016 11:00 WIBOleh Heriyanto

Oleh Heriyanto

Bojonegoro - Semangat Open Government Partnership (OGP) tak hanya sekedar tulisan namun diimplementasikan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Senin (24/11) pagi tadi dilaksanakan penandatangan kontrak kerjasama (MoU) antara Pemkab Bojonegoro bersama dengan Transparansi Internasional Indonesia (TII) . Untuk diketahui TII adalah sebuah LSM yang bergerak di isu anti korupsi yang berafiliasi dengan 99 negara di dunia. 

Dalam kesempatan ini Sekjen TII, Dadang Trisasongko melakukan audiensi dengan Bupati dalam pencegahan dan pengendalian konflik kepentingan di sektor kesehatan. Untuk Kabupaten  Bojonegoro ini SKPD yang mendapatkan kesempatan ini adalah  RSUD Sosodoro Djatikusuma Bojonegoro. Di Indonesia untuk sektor kesehatan TII mengembangkan di dua wilayah yakni Makassar dan Bojonegoro. Untuk sektor pendidikan di Makasar dan Surabaya. Bojonegoro dipilih karena inisitatif dan komitmen kepala daerah dalam upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk Bojonegoro setelah deklrasi tanggal 15 September lalu di Jakarta, langsung dilakukan penelitian kebutuhan dan identifikasi praktek konflik kepentingan di masing masing institusi. Kerjasama ini akan berlangsung selama 4 tahun sehingga mengurangi dampak korupsi dan memberikan layanan publik yang lebih baik.

Konflik kepentingan diindikasikan sebagai sumber terjadi korupsi. TII berusaha menularkan semangat keterbukaan, program ini adalah selama ini bicara korupsi berkaitan dengan penjara namun ada hal lain yang jauh lebih penting yakni konflik kepentingan yakni memasukkan kepentingan pribadi dalam unsur kepentingan pemerintahan atau publik.

KPK pernah memulai ini 5 tahun lalu namun tidak berhasil, TII mencoba di skup terkecil yakni daerah, harapan menyemai ini dapat berhasil. Dadang mengatakan Bojonegoro dinilai sangat tepat untuk melakukan perubahan dan agenda ini akan dimulai di bidang kesehatan. Dirinya tak hanya fokus di kesehatan namun juga pendidikan. 

Dijelaskan diawal penerapan sistem ini akan melakukan pendampingan selama empat bulan dari assessment akan dilakukan kajian. Ditambahkan beberapa daerah yang bekerjasama antara lain Makassar,Palangkaraya dan Batang.

Rahmad Djunaedi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda ) Pemkab Bojonegoro menuturkan bahwa setelah dilakukan kajian konflik kepentingan bisa terjadi di semua lini, baik mulai administrasi, layanan, perekrutan dan lain sebagainya.

Bupati Bojonegoro, Suyoto dalam kesempatan ini menjelaskan bahwa konflik kepentingan ini didasari adanya niat, niat itu bisa niat baik dan buruk. Yang didukung adanya kesempatan lalu bagaimana mengelola itu menjadi sesuatu hal yang bisa memberikan kepuasan tak hanya internal maupun ekaternal. 

Beberapa titik rawan terjadinya konflik kepentingan ini adalah di beberapa titik antara lain rekrutmen SDM, pengadaan, pelayanan dan proses serta layanan kamar. Dari beberapa hal yang berpotensi ini akan diupayakan sebuah sistem melalui budaya, niat dan bagaimana kepercayaan publik  akan meningkat.

“Proses yang kita bangun adalah dimulai dari adanya pakta integritas, tata kelola  dan manajemen dengan melibatkan semua stakeholder. Sehingga niat yang terbelokkan akan kembai ke arah yang baik kemudian bagaimana menjadikan pekerjaan yang dilakukan untuk kepentingan publik jangan personal dan memberikan manfaat,” ujarnya.  (her/kik)