Komisi A DPRD Bojonegoro Gelar Rapat Dengar Pendapat Terkait TKD

Jumat, 15 September 2017 19:00 WIBOleh Piping Dian Permadi

Oleh Piping Dian Permadi

Bojonegoro - Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro hari ini Jumat (15/09/2017) sekitar pukul 13.00 WIB menggelar rapat dengar pendapat terkait pembebasan tanah kas desa (TKD) di tiga desa, yaitu Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem, Desa Gayam Kecamatan Gayam dan Desa Pelem Kecamatan Purwosari. Setelah berjalan 3 jam lebih, akhirnya rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yang harus segera dijalankan oleh semua pihak.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing kepala desa Gayam Kecamatan Gayam, Bandungrejo Kecamatan Ngasem dan Pelem Kecamatan Purwosari. Sementara itu turut hadir perwakilan dari SKK Migas, DPMD dan BPN.

Dari rapat tersebut diperoleh kesepakatan yang dibacakan oleh wakil ketua komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro Anam Warsito, yang isinya diantaranya adalah,  untuk TKD Bandungrejo baru proses pembuatan rekening penerima pembayaran ganti rugi bagi 10 pemilik  tanah dan menunggu invoice dari BPN ke SKK Kigas, yang akan segera dibayarkan pada akhir September atau Minggu pertama dan kedua bulan Oktober.

 " Sementara sisa apraisal sebesar 324 juta sudah dikembalikan di rekening desa," Kata Anam.

Untuk TKD Gayam, ada undangan dari provinsi yang harus dihadiri dalam rangka klarifikasi pada tanggal 18 September 2017 mendatang. Perlu ada penyesuaian dari KJPP dari yang dilaporkan ke provinsi dan untuk pembayaran cukup kepada satu rekening penawar, yang akan diselesaikan pada bulan Oktober.

Sedangkan untuk TKD Pelem Kecamatan Purwosari diantaranya musyawarah desa yang diadakan sebelumnya dianggap tidak sah karena tidak diadakan oleh BPD dan 8 tanah calon pengganti dianggap tidak sah. Apraisal yang sudah dilakukan sifatnya tetap, desa diharapkan mengadakan musdes secepatnya dengan BPD dan menetapkan calon tanah pengganti selambatnya bulan Oktober.

Khusus untuk permasalahan tanah bekas jalan raya yang digunakan dalam proyek pipa gas, akan dibahas pada bulan September.

"Dengan catatan BPN hanya menyediakan tanah yang bersertifikat." pungkasnya.

Dalam rapat tersebut hampir tidak ada maslah bagi dua desa yaitu Gayam dan Bandungrejo, namun beda dengan kepala desa Pelem Kecamatan Purwosari, Sudawam yang selalu mempertanyakan status tanah bekas jalan yang saat ini digunakan sebagai proyek pipa gas.

"Kita pertanyakan ganti rugi tanah itu kemana, padahal itu adalah TKD Pelem yang dulunya jalan dan sekarang menjadi kali mati," ujarnya.

Ditanya mengenai bukti sertifikat tanah TKD tersebut, kades melemparkanya agar awak media bertanya kepada SKK Migas. Namun dirinya yakin bahwa tanah tersebut adalah TKD Pelem.

"Ya itu bekas jalan dulu TKD Pelem, kalau luasnya tanyakan saja ke mereka (SKK migas) untuk luasnya," pungkasnya. (pin/imm)