DPRD Bojonegoro Matangkan 13 Raperda Propemperda 2027, Lindungi Kekayaan Intelektual Hingga Pangan Daerah
Kamis, 05 November 2026 11:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Kerja bersama Tim Eksekutif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mematangkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Rapat kerja tersebut berlangsung di Ruang Bapemperda DPRD Bojonegoro pada Rabu (04/11/2026).
Rapat kerja dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Bojonegoro Sudiyono, didampingi Wakil Ketua Ahmad Shofiyuddin, serta dihadiri jajaran anggota Bapemperda. Sementara dari jajaran eksekutif hadir perwakilan Bagian Hukum, Bappeda, Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang, DPMD, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bapenda, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Ketua Bapemperda DPRD Bojonegoro, Sudiyono, menyampaikan bahwa hasil pembahasan bersama eksekutif menyepakati sebanyak 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam skala prioritas Propemperda 2027.
“Rinciannya, tiga Raperda wajib, tujuh Raperda usulan inisiatif eksekutif, dan tiga Raperda inisiatif DPRD. Untuk rincian lengkapnya nanti akan disampaikan setelah ditetapkan resmi dalam rapat paripurna Propemperda,” ujar Sudiyono.
Ia mencerahkan bahwa pelbagai Raperda yang disepakati memiliki urgensi strategis, baik karena menjalankan amanat regulasi pemerintah pusat maupun atas dasar kebutuhan mendesak masyarakat serta pelindungan potensi lokal.
Salah satu regulasi yang menjadi sorotan utama adalah Raperda tentang Fasilitasi Kekayaan Intelektual. Regulasi ini disiapkan secara khusus untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi karya cipta serta warisan seni budaya masyarakat Bojonegoro agar tidak diklaim oleh pihak luar.
“Misalnya kesenian tradisional Sandur asli Bojonegoro, supaya tidak diakui oleh masyarakat luar atau wilayah lain. Hal-hal seperti itu harus kita atur dan lindungi, supaya hasil karya cipta masyarakat kita mempunyai hak yang terlindungi dan tidak diakuisisi orang lain,” jelasnya.
Selain perlindungan karya budaya, Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga dinilai krusial untuk memperkuat ideologi serta karakter kebangsaan generasi muda di daerah.
Di sektor ekonomi pertanian, Raperda tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) juga menjadi salah satu fokus prioritas yang disepakati. Mengingat posisi Kabupaten Bojonegoro sebagai produsen padi terbesar nomor satu di Jawa Timur, regulasi CPPD dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan daerah.
Sudiyono menuturkan bahwa semula terdapat kesamaan usulan Raperda CPPD dari pihak eksekutif maupun legislatif. Melalui proses penyelarasan dan musyawarah, kedua belah pihak sepakat mengonsolidasikan usulan tersebut menjadi satu draft regulasi terpadu.
“Perlu kita buat aturan atau Perda, mengingat potensi hasil pangan kita khususnya padi termasuk nomor satu di Jawa Timur. Supaya pangan yang ada di Bojonegoro ini bisa terlindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat,” paparnya.
Setelah pembahasan penyelarasan ini tuntas, tahapan berikutnya adalah membawa 13 draft Raperda tersebut menuju Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro untuk disahkan secara resmi menjadi Propemperda Tahun 2027.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: Mohamad Tohir
Publisher: Mohamad Tohir
