Kunjungan Kerja Komisi B DPRD Jawa Tengah Coba Alat Transplanter
Rabu, 04 Oktober 2017 11:00 WIBOleh Priyo Spd
Oleh Priyo Spd
Blora - Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah yang membidangi tentang perekonomian, industri dan pertanian melaksanakan kunjungan kerja di Desa Gadon, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Kunjungan kerja dilaksanakan untuk meninjau kondisi pertanian di pedesaan tepi Sungai Bengawan Solo sekaligus untuk menampung keluhan petani.
Dengan dipimpin Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng, Drs. RM Yudhi Sancoyo MM, rombongan yang tiba pukul 08.30 WIB tersebut langsung menuju persawahan milik Kelompok Tani Ngudi Santoso dan Kelompok Tani Sri Widati wilayah RT 08 RW 02 Desa Gadon untuk menyaksikan penanaman padi menggunakan mesin transplanter.
Kedatangannya disambut Asisten 2 Sekda Blora Slamet Pamudji SH, M.Hum mewakili Bupati Djoko Nugroho, Kasi Pra Panen Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah Ir Farid Mufti, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora Hadirohmiyati SP , Kabag Perekonomian Setda Blora Rudatiningsih, dan jajaran Forkopimcam Cepu.
Dalam kunjungan tersebut rombongan Komisi B DPRD Jateng mencoba penanaman padi menggunakan transplanter. Tidak canggung-canggung, anggota dewan ini turun ke sawah menjalankan alat tanam padi modern tersebut dengan didampingi petani setempat.
Ketua Kelompok Tani Ngudi Santoso, Muh Alwi, di depan anggota Komisi B DPRD Jateng menjelaskan bahwa dengan sistem penanaman pakai transplanter pihaknya bisa menghemat biaya tanam jika dibandingkan dengan tanam padi manual dengan tenaga manusia.
“Pakai mesin ini lebih cepat tanamnya, tidak perlu ndaut dan biayanya lebih murah. Per hektar bisa menghemat biaya tanam hingga satu jutaan,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya karena bibit yang ditanam usianya masih muda, yakni umut 13-15 hari. Maka tunas atau anakan padi yang dihasilkan oleh satu pohon lebih banyak. Pada akhirnya bulir padi yang dihasilkan lebih banyak pula. Sedangkan kalau tanam manual, biasanya usia bibit lebih tua sekitar 21 hari.
“Saya sudah tiga kali musim tanam memakai transplanter dan hasilnya bagus. Hanya saja jumlah transplanter bantuan Kementerian Pertanian yang masih terbatas, sehingga belum semua petani di Desa Gadon bisa menanam padi dengan alat ini,” lanjutnya.
Senada dengan Muh Alwi, Sutiono Ketua Kelompok Tani Sri Widati juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya di Desa Gadon ini ada 5 kelompok tani. Dari 5 kelompok tani tesebut, baru ada 3 kelompok tani yang menerima bantuan transplanter dari Kementerian. Ia berharap agar seluruh kelompok tani bisa diberi bantuan transplanter.
Untuk diketahui, menurut Sutiono rata rata satu hektar sawah di Desa Gadon menghasilkan gabah sebanyak 7-8 ton. Dalam dua bulan Desa Gadon bisa mensuplay gabah hingga 450 ton dan pertengahan September lalu mengirimkan gabah 150 ton untuk bantuan kemanusiaan Rohingya.
“Desa kami ini memang selalu tanam padi terus karena menggunakan air Bengawan Solo. Jadi kita sudah swasembada gabah, tapi belum swasembada beras. Disebabkan tidak punya alat pengering dan selepan. Sehingga gabah langsung jual keluar. Kami berharap ada bantuan alat pengering gabah, selep dan mesin pompa air untuk gelontoran dari Bengawan Solo sehingga sawah yang teraliri bisa lebih luas,” ucap Sutiono.
Menanggapi penjelasan dan pemaparan para ketua Kelompok Tani tersebut, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Drs. RM Yudhi Sancoyo MM menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal masalah yang dihadapi oleh petani di Desa Gadon dan sekitarnya.
“Usulan-usulan ini akan kami catat, kami kawal bersama. Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kab.Blora harus ikut membantu permasalahan ini. Misal jika selama ini transplanter berasal dari bantuan pusat, maka nanti akan kita komunikasikan agar bantuan tersebut bisa ditambah,” jawabnya.
Namun demikian, pihaknya meminta kelompok tani juga menyusun proposalnya yang nantinya akan di kawal oleh wakil ketua komisi B DPRD Jateng.
“Kasihkan proposalnya ke pada saya saat saya ke rumah Blora,” ucap Yudhi Sancoyo yang juga mantan Bupati Blora 2007-2010 ini.
Di akhi kunjungan kerja komisi B juga siap melakukan komunikasi dengan Petrokimia Gresik dan Pusri untuk menambah persediaan pupuk bersubsidi. Sehingga petani tidak perlu beli pupuk non subsidi yang ditawarkan ke agen agen pupuk di desa-desa dengan harga lebih mahal. (teg/kik)
