Dinkominfo Purworejo dan Cimahi Studi Banding di Bojonegoro
Kamis, 12 Oktober 2017 14:00 WIBOleh Muhammad Roqib
Oleh Muhammad Roqib
Bojonegoro - Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Purworejo, serta Bappeda Pemerintah Kota Cimahi melakukan kunjungan kerja dan studi banding terkait penyelenggaraan pemerintahan terbuka dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kunjungan kerja ini diterima oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemkab Bojonegoro, Helmy Elisabeth di Creative Room Lantai 6 Pemkab Bojonegoro, Kamis (12/10/2017).
Sekretaris Bappeda Kota Cimahi, Chanifah Listyarini dalam sambutannya berterimakasih kepada Kabupaten Bojonegoro yang telah menerima rombongan Kota Cimahi dengan baik. Chanifah menjelaskan sekilas tentang Kota Cimahi yakni Kota Cimahi terdiri dari 3 kecamatan dan memiliki sebanyak 600 ribu penduduk.
"Kami melihat Bojonegoro memiliki banyak sekali perkembangan dan potensi, sehingga kami ingin belajar tentang kemajuan yang telah dicapai oleh Kabupaten Bojonegoro, khususnya terkait open government partnership yang menjadi unggulan Kabupaten Bojonegoro," ujarnya.
"Maksud dan tujuan kami berkunjung ke Kabupaten Bojonegoro pertama sebagai bentuk silaturrahmi terkait urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi. Kedua, kegiatan ini termasuk implementasi ASN yakni sebagai perekat bangsa. Ketiga, kami ingin banyak belajar di Kabupaten Bojonegoro terutama tentang rencana aksi open government partnership, pembinaan PPID, revolusi data dan tata kelola sistem Informasi," kata Drs. Sigit Budimulyanto, MM Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Helmy Elisabeth dalam sambutannya menjelaskan secara singkat tentang Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas 28 kecamatan, 419 desa dan 11 kelurahan.
Helmy juga menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro bisa sampai seperti saat ini dan menjadi pilot project open government partnership, telah melalui proses yang sangat panjang dengan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam dan keterbatasan yang ada.
"Di sini kita tidak dalam rangka studi banding, karena masing-masing daerah memiliki potensi dan masalah masing-masing. Sehingga, mari kita saling belajar dan kolaborasikan apa yang bisa diadopsi dari masing-masing kabupaten, sehingga bisa menjadi lebih baik," tutur Helmy Elisabeth. (*/kik)
