Perkara Tersangka BBM Ilegal Memasuki Tahap Dua
Minggu, 11 Oktober 2015 11:00 WIBOleh Mujamil E. Wahyudi
Oleh Mujamil E Wahyudi
Kota - Berkas kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal dengan tersangka Sg, warga Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, telah memasuki tahap dua. Maksudnya, tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan ke JPU Kejari Bojonegoro, pada bulan lalu, (30/09). Hal itu disampaiakan oleh Kapolres Bojonegoro AKBP Hendri Fiuser SIK MHum.
"Berkas perkaranya telah memasuki tahap dua. Tersangka dan barang bukti sudah kami limpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Bojonegoro," ungkap Kapolres kepada BeritaBojonegoro.com (BBC), Minggu (11/10).
Seperti diberitakan sebelumnya, tersangka Sg tersangkut masalah hukum penyalahgunaan BBM bersubsidi pada Juli 2015 lalu. Saat itu, warga Desa Ngampel tersebut sedang menangani proyek urukan tanah di desanya. Dia mengoperasikan dua alat berat. Masalahnya, dua alat berat yang semestinya memakai BBM industri, malah diisi dengan BBM bersubsidi. Ini yang dinilai sebagai pelanggaran hukum.
Tersangka Sg juga sempat dua kali mangkir saat proses pemanggilan pemeriksaan oleh polisi. Yakni, saat pemanggilan pertama pada Senin, 24 Agustus 2015, dan pemanggilan kedua pada Kamis, 27 Agustus 2015.
Jadi, pemeriksaan pada Jumat, 4 Setember 2015, merupakan panggilan ketiga. Saat itu tersangka Sg diperiksa di ruangan Unit III Satreskrim Polres Bojonegoro selama kurang lebih empat jam. Namun, tersangka tidak ditahan karena pertimbangan tertentu.
Dari kasus itu, Polres Bojonegoro telah mengamankan barang bukti berupa dua unit alat berat, dua jeriken warna putih berisi 70 liter solar yang dibeli dari SPBU di Bojonegoro dan Tuban.
Polres Bojonegoro tidak melakukan penahanan terhadap tersangka Sg, sebab tersangka bersikap kooperatif selama pemeriksaan, tidak melarikan diri dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya. Selain itu, tersangka juga tidak akan menghilangkan barang bukti.
Akibat perbuatannya, tersangka terancam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar. (yud/moha)
Foto ilustrasi
