Ketua DPRD Bojonegoro Lakukan Kunjungan Kerja ke Blora
Rabu, 12 Desember 2018 15:00 WIBOleh Priyo SPd
Oleh Priyo SPd
Blora - Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kushariyanto SE MM, pada Rabu (12/12/2018), lakukan kunjungan kerja ke Pemkab Blora. Dalam kunjungan tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro didampingin Sekretaris Dewan, Ali Mahmudi SH MH dan diterima langsung oleh Bupati Blora, Djoko Nugroho didampingi Ketua DPRD Kabupaten Blora, Ir H Bambang Susilo.
Kunjungan tersebut untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama Wiranegoro (Ngawi, Blora, Bojonegoro), tentang rencana pembangunan wilayah perbatasan yang bulan lalu dilakukan pembahasan oleh Bupati Bojonegoro, Blora dan Ngawi.
Kedatangan Sigit bersama Sekwan Bojonegoro diterima Bupati Blora di ruang pertemuan kantornya. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan Setyo Edy SH MHum, Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Slamet Pamudji SH MHum, Kepala Dinas PUPR Ir Samgautama Karnajaya MT, serta Kepala Bappeda yang diwakili Kabid Litbang dan Perencanaan Yayuk Windrati SIP.
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sigit Kushariyanto dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan kunker ke Kabupaten Blora adalah untuk menindaklanjuti kesepakatan bersama Wiranegoro.
Menurutnya, adanya kesepakatan Wiranegoro yang telah ditanda-tangani oleh ketiga Bupati bulan lalu, ternyata mendapatkan apresiasi yang bagus dari masyarakat Bojonegoro, yang berada di daerah perbatasan Blora dan Ngawi.
“Untuk itu kami selaku wakil rakyat ingin menindaklanjutinya, salah satunya untuk mematangkan rencana pembangunan jembatan antara Kecamatan Ngraho ke Kradenan,” ucap Sigit Rabu (12/12/2018)
Masih menurut Sigit, dalam APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 nanti, sudah dianggarkan senilai Rp 15 miliar untuk pengadaan tanahnya.
“Anggaran tersebut tidak hanya untuk jembatan, namun juga akses jalan dari Ngraho menuju lokasi jembatan yang ada di Desa Luwihaji,” lanjut Sigit.
Dirinya berharap jika jembatan nanti selesai dibangun, akan lahir pusat ekonomi baru di Bojonegoro bagian barat dan Blora bagian selatan. Dengan demikian secara perlahan ekonomi kedua daerah semakin meningkat. Selain itu, jalur Padangan-Ngraho hingga Ngawi, statusnya adalah jalan nasional dan jarak ke jalan Tol Ngawi juga hanya 40 menit saja.
“Sehingga Pemkab Bojonegoro ingin wilayah barat bisa menjadi pusat ekonomi baru. Apalagi jika nanti ada jembatan yang menghubungkan ke Blora bagian selatan,” tambah Sigit.
Sebagai wujud dukungan, pihaknya juga siap menganggarkan anggaran untuk pembangunan fisik jembatan dari APBD Bojonegoro. Namun menurutnya terlebih dahulu menunggu kepastian bantuan dari pemerintah pusat, karena beberapa waktu lalu Mensesneg Pratikno berjanji akan mengawal proyek pembangunan perbatasan dua kabupaten ini ke Kementerian PU.
“APBD kami untuk tahun anggaran 2019 nanti sudah ditetapkan sebesar Rp 4,7 triliun, Rp 1,3 triliun di antaranya berasal dari DBH Migas Blok Cepu. DBH itu akan kami pergunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Djoko Nugroho mengapresiasi kunjungan Ketua DPRD Bojonegoro ke Kabupaten Blora. Pihaknya menyadari bahwa pembangunan wilayah perbatasan tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus dikerjasamakan dengan daerah lain. Contohnya keberadaan jembatan antara Kradenan menuju Ngraho yang sangat dinantikan masyarakat.
“Hubungan Blora dan Bojonegoro saat ini sedang mesra-mesranya. Sehingga hubungan ini harus bisa memberikan manfaat untuk warga yang tinggal di perbatasan.” tutur Bupati Joko Nugroho.
Joko Nugroho menyampaikan bahwa saat ini warga Kecamatan Kradenan, Randublatung, Kedungtuban, Doplang dan sekitarnya, harus memutar ke Cepu untuk menuju Ngraho dan Ngawi. Tentu akan lebih dekat jika pembangunan jembatan tersebut benar-benar terwujud.
“Saya minta DPUPR bisa menganggarkan pembebasan lahannya di APBD Perubahan 2019,” ucap Bupati.
Menurut Bupati ada tiga proyek yang membutuhkan perhatian besar di Kabupaten Blora, yakni pembangunan jembatan Bengawan Solo penghubung Kradenan-Ngraho, pembangunan jalan tembus Randublatung-Getas menuju Ngawi, dan pembebasan lahan Bandara Ngloram.
“Kami siap untuk bersama-sama dengan Pemkab Bojonegoro sowan ke Jakarta bertemu dengan Mensesneg dan Kementerian PU. Materi presentasi akan disiapkan. Ini menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan konektivitas wilayah antar daerah. Kami tunggu kabarnya dari Mensesneg,” lanjut Bupati.
Sementara itu, Kepala DPUPR Kabupaten Blora Ir Samgautama Karnajaya MT, menerangkan bahwa pada tahun 2019 nanti pihaknya akan menyusun dokumen rancangan teknik terinci atau detail engineering design (DED).
“Rencana fisik jembatan butuh anggaran sekitar Rp 80-90 miliar. Kalau bisa nanti pengerjaannya dilakukan oleh rekanan nasional yang memang terbukti kualitas dan pengalamannya dalam membangun jembatan besar,” ujarnya singkat.
Kunjungan kerja diakhiri dengan penukaran cindera mata berupa plakat dari kedua wilayah Kabupaten oleh Bupati, Ketua DPRD Blora dan Ketua DPRD Bojonegoro. (teg/imm)
