Kabupaten Bojonegoro Kembali Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2018
Rabu, 19 Desember 2018 17:00 WIBOleh Imam Nurcahyo
Oleh Imam Nurcahyo
Jakarta - Wakil Bupati Bojonegoro, Drs H Budi Irawanto MPd, didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Adie Witjaksono SSos MSi, pada Rabu (19/12/2019) siang, bertempat di Istana Wakil Presiden Jakarta, menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018, untuk Kategori Madya, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise.
Penghargaan APE, diberikan kepada sembilan kementerian atau lembaga, 22 pemerintah provinsi dan 159 pemerintah kabupaten atau kota. Terdiri dalam empat kategori, yakni Kategori Pratama, diberikan kepada dua provinsi, dan 44 kabapaten atau kota; Kategori Madya, diberikan kepada satu kementerian atau lembaga, delapan Provinsi, dan 75 kabupaten atau kota; Kategori Utama, diberikan kepada satu kementerian, delapan provinsi, dan 36 kabupaten atau kota; serta kategori tertinggi Mentor, diberikan kepada enam kementerian atau lembaga, empat provinsi dan empat kabupaten atau kota.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise dalam sambutannya menyapaikan, Anugerah Parahita Ekapraya (APE) diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas komitmen dan peran kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, yang dinilai telah berkomitmen dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
“Pemerintah melalui Kementerian PPPA telah melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi pengarusutamaan gender," ucap Menteri Yohana Yembise .
Menteri Yohana Yembise juga berharap dengan diberikannya penghagaan APE ini, semakin memotivasi kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan berbagai inisiatif, untuk mewujudkan proses pelaksanaan pembangunan dan menjamin hasil pembangunan yang adil bagi semua.
“Kami harap semua stakeholder dapat bekerja sama dan berkolaborasi serta saling bahu membahu mengemban mandat negara untuk menjadikan perempuan dan anak Indonesia berada pada garis aman, mandiri, bermartabat, dan berkualitas,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro, Adie Witjaksono SSos MSi, usai penyerahan penghargaan tersebut menyampaikan bahwa tahun ini Kabupaten Bojonegoro mendapatkan predikat Madya, sama dengan predikat yang diterima tahun sebelumnya. Sementara ada kabupaten atau kota yang naik atau turun peringkatnya, bahkan ada yang semula mendapat penghargaan, tahun ini hilang atau tidak mendapatkan penghargaan.
Menurut Adie Witjaksono, penghargaan yang diterima Kabupaten Bojonegoro tersebut sebagai wujud implementasi dari kebijakan Pemkab Bojonegoro, terhadap pengarusutamaan gender.
“Di Bojonegoro, semua anggaran di masing-masing OPD, dianalisa responsif gender dan semua kegiatan diformulasikan berbasis responsif gender,” kata Adie Witjaksono.
Adie Witjaksono berharap, pada tahun 2019 mendatang, di Kabupaten Bojonegoro segera ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perda tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
“Itu harapan kita. Karena di Bojonegoro belum ada perda tentang pengarusutamaan gender dan perda tentang pengarusutamaan hak anak,” tutur Adi Witjaksono berharap.
Pada kesempatan tersebut Adie Witjaksono mengucapkan terima kasih, khususnya kepada Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dan semua OPD yang telah menganggarkan dana untuk responsif gender atau pengarusutamaan gender.
“Terima kasih juga pada pihak swasta dan perguruan tinggi di Bojonegoro, yang berkomitmen mendukung pengarusutamaan gender.” pungkas Adie Witjaksono. (red/imm)
