Bupati Bojonegoro Resmikan Mal Pelayanan Publik
Rabu, 09 Januari 2019 18:00 WIBOleh Muliyanto Editor Imam Nurcahyo
Bojonegoro - Bupati Bojonegoro Anna Muawanah pada Rabu (09/01/2019), hadiri Soft Launching Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bojonegoro, di Jalan Veteran Bojonegoro.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, jajaran Forkompimda Kabupaten Bojonegoro, Kepala Biro Organsiasi Setda Provinsi Jawa Timur, Pj Sekretaris Daerah Bojonegoro, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD di lingkup Pemkab Bojonegoro, Instansi vertikal dan perbankan di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Di era otonomi daerah saat ini, pelayanan publik sudah menjadi kebutuhan utama bagi para masyarakat, di mana masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang baik. Dengan dasar itu Pemkab Bojonegoro beriinisiatif membuat Mal Pelayanan Publik.
Pj Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) Setda Pemkab Bojonegoro, Mujianto dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dari pendirian Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
“Tujuannya adalah mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat secara terintegrasi antar layanan, serta terjadi sinergitas antar pelayanan yang ada.” kata Mujianto
Mujianto menambahkan bahwa ruang lingkup pelayanan pada mal pelayanan publik meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan, yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah, serta pelayanan BUMN dan BUMD.
“Mal pelayanan publik kabupaten Bojonegoro saat ini baru menampung 30 instansi pelayanan baik yang berasal dari pemkab, instansi pusat di daerah, maupun instansi pelayanan lain yang ada di Kabupaten Bojonegoro,” katanya menambahkan.
Dari 30 instansi pelayanan tersebut terdiri dari 199 layanan, dengan rincian: Instansi lingkup Pemkab Bojonegoro, terdiri dari 18 instansi, dengan jumlah pelayanan sebanyak 149; Instansi Pemerintah Pusat di Kabupaten Bojonegoro, terdiri dari 4 instansi, dengan jumlah layanan sebanyak 16; Perbankan, terdiri dari 3 bank, dengan jumlah layanan sebanyak 8 layanan; BPJS, terdiri dari 2 unit, dengan jumlah layanan sebanyak 13; PT. Pos Indonesia, dengan jumlah layanan sebanyak 3; PLN, dengan jumlah layanan sebanyak 5; Dan PDAM Bojonegoro, dengan jumlah layanan sebanyak 5.
“Ke depan, seluruh pelayanan perijinan dan non perijinan yang dimiliki oleh Pemkab Bojonegoro, yang saat ini masih dilaksanakan di kantor masing-masing, akan dipindahkan secara menyeluruh, ke Mal Pelayanan Publik.” tuturnya.
Bupati Bojonegoro, Dr Hj Anna Muawanah, dalam sambutanyya menyampaikan bahwa sebagaimana dipahami bersama, bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010, tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka pelayanan publik merupakan salah satu dari delapan area perubahan.
Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 23 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, adalah dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
“Hal tersebut dimaksudkan adanya perubahan baru, terhadap tata cara pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik.” kata Bupati.
Dalam hal pelayanan, Kabupaten Bojonegoro pada dasarnya telah banyak melahirkan berbagai bentuk pelayanan yang semakin memudahkan masyarakat. Namun demikian, tidak kemudian menjadikan inovasi baru bentuk pelayanan publik, menjadi terhenti.
“Bahkan ke depan diharapkan semakin banyak inovasi akan terlahir, dan benar-benar menjadikan masyarakat semakin puas dengan pelayanan pemerintah.” kata Bupati.
Bupati Anna Muawanah juga mengatkan bahwa mal ini merupakan bentuk layanan publik, dan outputnya layanan masyarakat dalam satu wadah, untuk itu harapanya bagi petugas terus kembangkan dan dekatkan layanan kepada masyarakat.
“Agar masyarakat merasa aman, nyaman dan aman, karena hal tersebut bentuk pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat.” tutur Bupati berpesan.
Bupati menambahkan bahwa di era digital saat ini, semua sudah di dalam genggaman, oleh karena itu sebagai ASN yang melayani masyarakat, yang merupakan instrument penting sebagai support pembangunan dan sistem, harus bisa merespon perkembangan ini karena hal tersebut sangat diperlukan.
“Dengan telah dibukanya Mal Pelayanan Publik ini diharapkan bahwa pelayanan akan menjadi semakin baik, terintegrasi dan dapat menjadi salah satu solusi dari bentuk pelayanan terpadu yang dapat dijangkau dalam satu tempat.” kata Bupati.
Di akhir sambutannya, Bupati berpesan bahwa dalam melayani, tidak boleh merasa cepat puas. Karena, ini akan mematikan kreativitas, untuk menciptakan inovasi dalam pelayanan.
“Pelayanan perlu terus mencari bentuk terbaiknya. Kepuasan pelanggan, dalam hal ini masyarakat, adalah menjadi tujuan utamanya.” pungkas Bupati mengakhiri sambutannya. (red/imm)
.md.jpg)
