Bupati Bojonegoro: Dalam Pemerintahan, Desa Harus Patuhi Peraturan Yang Berlaku

Senin, 11 Maret 2019 20:00 WIBOleh Imam Nurcahyo

Bojonegoro - Bupati Bojonegoro DR Hj Anna Muawanah, dalam acara pembinaan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa, yang digelar di Balai Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro Kota, Senin (11/3/2019), terhadap Perangkat Desa Kecamatan Bojonegoro Kota dan Kecamatan Trucuk, kembali mengingatkan para perangkat desa agar dalam menjalankan roda pemerintahan, desa harus berpatokan pada peraturan yang berlaku.

Turut hadir dalam kegiatan pembinaan penguatan kapasitas perangkat desa tersebut , jajaran Formpimca dari Kecamatan Bojonegoro Kota dan Kecamtan Trucuk.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Djoko Lukito SSos MM, dalam sambutannya menyampaikan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, di mana dalam menentukan kebijakan atau dalam bertindak, semuanya ada sumber hukumnya.

Pada kesempata tersebut Djoko Lukito juga mengingatkan para perangkat desa, bahwa tahun ini merupakan tahun politik, di mana pada tanggal 17 April 2019, akan berlangsung pemungutan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan juga DPD.

“Setelah itu di Kabupaten Bojonegoro, juga akan dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak, yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 26 Juni 2019. Sehingga hal tersebut perlu persiapan yang sangat baik agar semuanya berjalan lancar.” tutur Djoko Lukito.

Sementara itu, Bupati Anna Muawanah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa aparatur pemerintah desa merupakan mitra kerja kepala desa. Oleh sebab itu harus ada kerja sama yang baik, jangan sampai tidak bertegur sapa dengan yang lain sehingga mengakibatkan perencanaan, pengangggaran maupun pelaporan, menjadi tidak sesuai dengan semestinya, sehingga masyarakat yang akan merasakan dampaknya.

Bupati Bojonegoro, juga menyampaikan bahwa sejak ditetapkannya UU Desa, desa memiliki kewenangan sendiri dalam mengatur kebijakannya, namun hal tersebut ada batasannya. Tidak serta merta bebas. Menurut Bupati, dalam menjalankan roda pemerintahan, desa harus berpatokan pada peraturan yang berlaku,

“Jadi pemerintah desa dalam membuat kebijakan tidak bisa semaunya.” tutur Bupati mengimbuhkan.

Bupati mencontohkan, bahwa dalam pencairan dana desa, ada persyaratannya, misalnya saja desa harus melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlebih dahulu, sehingga syarat tersebut harus dipenuhi. Karena sejatinya dana desa salah satunya bersumber dari PBB. Toh nanti uang dari PBB juga akan disalurkan lagi melalui dana desa.

“Jadi hal tersebut tidak akan memberikan kerugian, malah memberikan manfaat jika ikut membayar PBB," tutur Bupati Anna Muawanah. (red/imm)