Bandara Ngloram Blora, Ditargetkan Beroperasi Akhir 2020
Kamis, 25 April 2019 20:00 WIBOleh Priyo SPd Editor: Imam Nurcahyo
Blora - Proses reaktivasi atau pembangunan Bandara Ngloram, yang berada di Desa Ngloram Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, terus berjalan. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Dewandaru, Yoga Komala ST, yang diberi tugas oleh Kementerian Perhubungan sebagai pelaksana proyek menyampaikan bahwa, pihaknya ditarget agar pada akhir 2020 sudah bisa didarati pesawat.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat percepatan pembangunan Bandara Ngloram, Rabu (24/04/2019), di Kantor Gubernur Jawa Tengah, yang diikuti Sekda Provinsi Jateng, Dr Ir Sri Puryono KS MP, Wakil Bupati Blora, H Arief Rohman MSi, serta OPD terkait dari Pemprov Jateng maupun Pemkab Blora.
“Bandara Ngloram memang belum masuk dalam sembilan proyek strategi nasional. Namun Kementerian Perhubungan memberikan perhatian khusus untuk Kabupaten Blora. Kami ditarget agar bisa menyelesaikan proyek ini sehingga bisa beroperasional pada akhir 2020 nanti sebagai bandara penerbangan umum,” ungkap Yoga Komala ST.
Menurutnya, sejumlah tahapan pembangunan di tahun 2019 dan tahun 2020 yang akan dilakukan, disampaikan olehnya dalam forum rapat tersebut. Menurut Yoga, di tahun 2019 ini pekerjaan yang akan dilakukan adalah perpanjangan runway 300 meter kali 30 meter, taxiway termasuk marking (satu paket), kemudian pemenuhan standart pagar bandara, penyusunan rancangan teknik terinci (RTT) fasilitas sisi udara dan sisi darat, serta pengawasan pembangunan sisi udara.
Sedangkan pada tahun 2020 nanti, masih menurut Yoga, akan ada 16 paket kegiatan. Beberapa diantaranya melanjutkan perpanjangan landasan menjadi 1400 meter kali 30 meter dan turning area 1500 meter persegi. Rekonstruksi apron dan taxiway, pembuatan drainase sisi udara, penyelesaian pagar bandara, pembangunan gedung terminal, pembangunan gedung operasional, gedung kantor, tempat ibadah, pembuatan landscape, gedung PKP-PK, akses jalan, peralatan parkir, pembuatan tempat parkir kendaraan, pembangunan jalan masuk ke bandara, pengadaan kendaraan operasional dan pengadaan Air Field Lighting (AFL).
“Untuk melakukan pekerjaan tersebut, kami membutuhkan tambahan lahan seluas 35.000 meter persegi. Kami mohon agar bisa dibantu pengadaan lahannya. Agar kegiatan 2020 bisa dilaksanakan, sebaiknya penyerahan lahan bisa dilakukan maksimal bulan Februari 2020,” ucap Yoga.
Yoga menambahkan, lahan tersebut nantinya bukan berarti menjadi milik Kementerian Perhubungan, namun hanya sebatas hak pakai saja selama digunakan untuk kegiatan penerbangan atau bandara udara. Jika kedepan nanti sudah tidak dipakai untuk bandara, maka tanah akan kembali ke pemerintah daerah.
“Penyerahan lahannya nanti bisa dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk pembangunan di tahun 2019 ini kami diberi anggaran sebesar Rp 30 miliar. Selanjutnya untuk 2020 akan diusulkan sekitar 60-70 miliar,” lanjut Yoga.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati H. Arief Rohman M.Si menyampaikan bahwa saat ini Pemkab Blora atas arahan Bupati sedang melakukan proses pembebasan lahan seluas 6,2 hektare yang terbagi menjadi dua bagian. Yakni 3,1 hektare untuk keperluan apron bandara oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan, serta 3,1 hektare untuk pembangunan akses jalan masuk ke bandara di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Menurut Wakil Bupati, untuk pembebasan tanah ini telah disosialisasikan kepada masyarakat pada bulan Maret lalu dan April ini dilanjutkan dengan proses ukur bidang dan ukur keliling oleh Kantor Pertanahan Blora yang hasilnya nanti diproses sebagai penetapan lokasi dengan SK Bupati.
“SK Bupati tentang penetapan lokasi pengadaan tanah inilah yang nantinya dijadikan dasar proses pengadaan jasa konsultasi taksir harga tanah,” terang Wakil Bupati yang hadir bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bappeda, Dinrumkimhub dan DPUPR.
Di depan Sekda Jawa Tengah, Wakil Bupati meminta bantuannya agar Pemprov Jateng bisa membantu dalam hal pembebasan tanah untuk akses jalan masuk ke bandara, sekaligus pembangunannya.
Wakil Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur dan seluruh jajaran Pemprov Jateng yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada Pemkab Blora dalam hal pembangunan bandara tersebut.
“Kami juga berterimakasih kepada Pak Menteri Perhubungan yang telah memberikan perhatian khusus untuk Blora. Semoga usaha ini berjalan lancar dan menbawa kemanfaatan untuk masyarakat,” kata Wakil Bupati.
Gayung bersambut, Sekda Jawa Tengah, Dr Ir Sri Puryono KS MP, pun memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Bandara Ngloram ini.
Menurut Sri Puryono , Bandara Ngloram ini sudah masuk prioritas Pemprov Jateng dan semua harus sepakat terlebih dahulu bahwa akhir 2020, Bandara Ngloram bisa beroperasi.
“Tolong secepatnya Pemkab Blora membuat surat kepada Bapak Gubernur dengan tembusan ke Kementerian Perhubungan yang berisi tentang progres pembangunan bandara, serta kebutuhan apa saja yang perlu dibantu Pemprov. Kami akan kawal langsung,” tegas Sekda Jateng.
Masih menurut Sri Puryono, Dengan adanya bandara tersebut diharapkan Kabupaten Blora bisa berkembang baik dari segi perekonomian maupun investasi.
“Sehingga Kabupaten Blora tidak tertinggal dengan kabupaten lainnya,” ucap Sekda Jateng.
Diketahui bersama, Bandara Ngloram dulunya merupakan bandara khusus yang dioperasikan untuk aktifitas migas. Namun kini aset milik Kementerian ESDM ini telah dialihkan ke Kementerian Perhubungan sehingga akan dikembangkan menjadi bandara penerbangan umum dibawah pelaksana Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Dewandaru.
Diharapkan keberadaan bandara ini bisa dimanfaatkan tidak hanya wilayah Kabupaten Blora saja, namun juga empat Kabupaten di sekitarnya, yakni Bojonegoro, Tuban, Rembang, dan Ngawi. Beberapa potensi ekonomi di kawasan ini juga berpeluang memanfaatkan keberadaan bandara ini seperti industri migas di Blora dan Bojonegoro, industri semen Rembang dan Tuban, industry gula, industry perkayuan atau kehutanan, pariwisata serta PLTU Rembang dan PLTU Tuban. (teg/imm)
