Pemerintah Kaji Pemekaran Empat Desa di Bojonegoro
Minggu, 03 Oktober 2021 14:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) masih melakukan pengkajian dan penilaian proses pemekaran empat desa di Kabupaten Bojonegoro.
Latar belakang pemekaran keempat desa tersebut wilayahnya relatif luas. Selain itu, Pemerintah Desa (Pemdes) setempat juga telah mengajukan permohonan pemekaran.
Keempat desa yang bakal dimekarkan tersebut meliputi Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Bojonegoro, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander; Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, dan Desa Leran, Kecamatan Kalitidu.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Bojonegoro, Machmuddin pada Minggu (03/10/2021) mengatakan bahwa latar belakang pemekaran keempat desa tersebut wilayahnya relatif luas. Selain itu, Pemerintah Desa (Pemdes) setempat juga telah mengajukan pemekaran.
“Saat awal ini kita sedang melakukan penilaian dan evaluasi perkembangan desa yang nanti menghasilkan output nilai. Jika nilainya memenuhi syarat, akan diproses oleh tim kabupaten,” kata Machmuddin. Minggu (03/10/2021).
Machmuddin menyampaikan bahwa penilaian tersebut meliputi 4 indikator, yaitu indikator pemerintahan desa dengan 27 sub indikator. Kemudian indikator pembangunan dengan 16 sub indikator. Indikator pemberdayaan masyarakat dengan 7 sub indikator, dan juga Indikator kemasyarakatan dengan 10 sub indokator.
Masih menurut Machmuddin, bahwa setelah penilaian evaluasi dari tim kabupaten selesai, 4 desa tersebut akan dilanjutkan dengan penilaian dari tim provinsi dan kementerian.
"Dan sebagai otput penilaian tersebut adalah kode register desa persiapan dari Gubernur, sebagai dasar penunjukan Penanggung Jawab Kepala Desa persiapan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati." kata Machmuddin.
Untuk tahapan selanjutnya, desa persiapan dievaluasi tim paling lama 3 tahun. Jika layak, maka Bupati dan DPRD menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Desa, kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
“Setelah ada hasil evaluasi dan nomor registrasi Perda dari Gubernur serta kode desa dari Kementerian, maka Perda tersebut di undangkan dan desa persiapan resmi menjadi desa.” kata Machmuddin. (red/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
