Bupati Bojonegoro Jadi Pemateri dalam Webinar Keterbukaan Informasi yang Digelar Komisi Informasi Jatim
Rabu, 10 November 2021 08:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menyampaikan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik bertujuan agar masyarakat lebih gampang mendapatkan informasi kepemerintahan berbasis data. Oleh sebab itu perlu transparansi agar masyarakat bisa berpartisipasi langsung dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab
Hal tersebut disampaikan Bupati Bojonegoro saat menjadi pemateri dalam webinar melalui zoom meeting dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Selasa (09/11/2021).
Bupati Bojonegoro, ditunjuk menjadi salah satu pemateri setelah Kabupaten Bojonegoro masuk dalam nominasi 10 besar Keterbukaan Informasi (KI) Awards 2021.
Bupati mengungkapkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro sudah berperan aktif dalam Sistem Informasi Desa (SID). Sebab kewenangan sepenuhnya ada di desa masing-masing. Sedangkan untuk memantau, Pemkab telah melakukan pembinaan secara terus menerus.
"Juga keterbukaan informasi, PPID ini sudah tertata dari kabupaten hingga ke tingkat desa," tutur Bupati.
Masih dalam paparannya, Bupati menegaskan informasi publik adalah hak masyarakat, sehingga masyarakat bisa melihat dan menganalisa dengan keterbukaan data. Akan tetapi dalam hal tersebut harus dipertanggungjawabkan tujuan dan manfaatnya untuk apa.
"Kemudian untuk Keberlanjutan, Pemkab menampung aspirasi-aspirasi lainya melalui Musrenbang, di mana sudah melaksanakan Musrenbang perempuan dan selanjutnya akan mengadakan Musrenbang dengan berbagai klaster, seperti halnya disabilitas dan lain sebagainya," kata Bupati Anna Muawanah.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Nur Sujito menyampaikan bahwa informasi yang disajikan Pemkab Bojonegoro dilakukan secara berkala Seperti halnya APBD online, SP2D (surat perintah pencairan dana) online yang bisa diakses kapanpun.
"Untuk SP2D online ini, yang mungkin belum ada di Kabupaten lain. Tidak hanya pemkab tapi juga 419 desa ada di Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH)," kata Nur Sujito.
Masih menurut Nur Sujito bahwa setiap tahun juga ada SK Bupati tentang pengelola informasi Kabupaten Bojonegoro yang disediakan di Mal Pelayanan Publik, PPID Corner, Gedung PIP, Desk Mobile Sambang Desa dan juga lewat radio talkshow.
"Hal itu semua bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat untuk Pemkab terus meingkatkan layanan publik," kata Nur Sujito. (red/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
.md.jpg)
