Bupati Bojonegoro Buka Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan Secara Virtual

Rabu, 10 November 2021 19:00 WIBOleh Tim Redaksi

Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Perinaker) Kabupaten Bojonegoro pada Rabu (10/11/2021), mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembuatan Peraturan Perusahaan bagi para pengusaha di Bojonegoro.

Kegiatan yang digelar di Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tersebut dihadiri dan dibuka oleh Bupati Bojonegoro secara virtuall, dan diikuti oleh perwakilan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bojonegoro.

Kepala Disperinaker Bojonegoro Welly Fitrama menyampaikan, di dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 108 Ayat (1) menyebutkan, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang, wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Menurutnya, keuntungan adanya peraturan perusahaan adalah jaminan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban para pihak untuk periode waktu 2 (dua) tahun.

"Jumah perusahaan di Kabupaten Bojonegoro yang sudah mengesahkan peraturan perusahaan sejumlah 143 perusahaan dari 381 perusahaan yang terkategori wajib membuat peraturan perusahaan," tutur Welly Fitrama.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah menyampaikan, antara pengusaha dan karyawan ada benang yang saling terkait.

Menurut Bupati, pengusaha dan pekerja saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga harus ada peraturan perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik perusahaan maupun karyawan.

"Ke depan setiap perusahaan sudah membuat peraturan perusahaan. Dengan adanya peraturan perusahaan ini ada kesepakatan antara perusahaan dan pekerja atau serikat pekerja," ucap Bupati Anna.

Masih menurut Bupati bahwa dengan adanya peraturan perusahaan, nantinya para pekerja tidak menuntut terlalu berlebihan kepada perusahaan dan perusahaan tidak semena-mena dalam memotong hak para pekerjanya.

"Diharapkan Dinperinaker bisa memediasi dua belah pihak ini untuk bisa membuat peraturan perusahaan yang sesuai, tidak memberatkan salah satu pihak." kata Bupati Anna Muawanah. (red/imm)

Editor: Imam Nurcahyo

Publisher: Imam Nurcahyo