Verifikasi Pembangunan Zona Integritas, Kemenpan RB Gali Informasi ke Dishub Bojonegoro
Rabu, 24 November 2021 21:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro masuki tahap verifikasi lapangan (Verlap).
Tim verifikasi lapangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yaitu Puti Rahmawati dan Nararia Hastutiningtyas, pada Rabu (24/11/2021), datang ke Bojonegoro untuk menggali informasi di Dishub Kabupaten Bojonegoro.
Verifikasi dilakukan di dua tempat, yakni Kantor Dinas Perhubungan di Jalan Pattimura dan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kapas.
Tim disambut oleh jajaran pimpinan dan staf dengan Dishub Bojonegorodan dihadiri juga oleh tim Inspektur Pembantu Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Tipikor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
Dalam kegiatan ini, Tim verifikasi lapangan dari Kemenpan RB melakukan berbagai evaluasi. Dari evaluasi administrasi, evaluasi kecukupan bukti dukung, evaluasi survey (kepuasan masyarakat dan survey persepsi anti korupsi) beserta desk, dan lapangan (field) dilakukan sambil berjalan.
Terkait mengapa hanya satu OPD di Bojonegoro yang disurvey hingga kini, salah satu anggota tim verifikasi lapangan, Puti Rahmawati menjelaskan bahwa saat ini dirinya belum bisa mengatakan OPD yang lain gugur atau lolos.
“Sebab ada yang sudah keluar surveynya, ada yang belum. Dari berbagai tahap evaluasi itu, bisa jadi ada unit yang gugur di salah satu tahap, bisa jadi ada yang lulus, namun belum dikumpulkan karena kita terbagi menjadi beberapa tim. Jadi sampai saat ini, kita tidak bisa men-disclosure lulus atau tidak sampai nanti hari H,” kata .
Menurut Puti, Dishub Bojonegoro dinyatakan sudah lulus hingga tahap desk yang dilakukan melalui Zoom meeting, sehingga evaluasi lapanganpun dilakukan. Puti menjelaskan prosesnya masih panjang. Mulai dari menunggu hasil survey dari KPK, Ombudsman, serta instasi terkait informasi sudah sejauh apa.
“Terakhir ada panel. Bisa jadi Dishub Bojonegoro di-compare dengan dishub kabupaten lain. Mana yang bagus dan layak jadi percontohan, serta layak menyandang predikat ZI WBK,” kata Puti.
Sementara untuk menyandang ZI WBK dan WBBM, ditentukan oleh seluruh tim panel. Puti mengatakan, tugas tim kali ini menggali informasi sebanyak dan sedetail mungkin untuk dipresentasikan di depan panel nantinya.
Kepala Dinas Perhubungan Andik Sudjarwo menjelaskan bahwa Dishub Kabupaten Bojonegoro telah meraih akreditasi A dari Kementerian Perhubungan pada September 2021 lalu. Sementara kebijakan terkait pungli, Dishub telah menyediakan layanan uji KIR online, call center, dan spanduk bebas parkir.
“Jika ada pengaduan dari masyarakat, foto bukti terlampir maka akan ada tindakan teguran sampai pemutusan hubungan kerja,” tutur Andik.
Dalam verifikasi tersebut, beberapa saran yang disampaikan Tim Kemenpan RB saat verifikasi lapangan di antaranya, kejelasan prosedur dan syarat untuk diletakkan pada spot yang diperlukan untuk pengguna layanan. Lalu terkait peningkatan kinerja. Dishub perlu melakukan terobosan berbeda dari dishub lain. Misal, terkait keselamatan pengguna transportasi.
Untuk diketahui, verifikasi lapangan ini dilakukan setelah dilaksanakannya desk pada empat OPD peserta penilaian ZI berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/254/PW.03/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas tahun 2021.
Adapun empat OPD yang sudah melaksanakan desk evaluasi ZI antara lain Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Platihan (BKPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), dan RSUD dr. R Sosodoro Djatikoesoemo. (red/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
