KPK Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi di Pemkab Bojonegoro
Rabu, 22 Desember 2021 18:00 WIBOleh Tim Redaksi
Bojonegoro - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), pada Rabu (22/12/2021), laksanakan Monitoring dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Tematik, Program Pemberantasan Korupsi, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Sesuai penilaian tim dari KPK, Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Bojonegoro memperoleh nilai 75,67 persen. Capaian ini masih berpotensi meningkat, dan Pemkab Bojonegoro optimis bisa mencapai target yang diberikan KPK yaitu di atas 85 persen.
Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan, MCP menuntun dinas maupun pemerintah untuk mewujukan tata kelola pemerintahan yang baik, sebab semuanya berawal dari proses.
Menurut Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, bahwa tata kelola yang baik dapat terwujud melalui MCP. Sebab, semua bekerja untuk negara yang diberikan hak dan kewajiban.
“Bukan semata-mata MCP untuk melakukan pencegahan korupsi. Tapi nanti endingnya, tata kelola pemerintah menjadi baik dan proses berjalan dengan semestinya. Sehingga lubang-lubang untuk korupsi semakin kecil dan hilang, serta oknum akan sulit melakukan penyimpangan korupsi ini,” tutur Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, di Ruang Angling Dharma Pemkab Bojonegoro.
Terpisah, Inspektur Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Teguh Prihandono mengatakan, kegiatan ini merupakan evaluasi oleh KPK melalui program MCP.
"Ada delapan area yang diintervensi dan diawasi KPK." tutur Teguh Prihandono
Menurut Teguh Prihandono, delapan area tersebut antara lain perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, dan manajemen asset daerah dan tata kelola dana desa.
Selain itu, inti evaluasi adalah penguatan pengelolaan lembaga daerah. Ia mencontohkan manajemen SDM, bagaimana menempatkan orang baik, bagaimana membangun peningkatan kapasitas SDM, dan tata kelola pemerintah yang baik, misalkan perbaikan SOP dan penempatan orang yang tepat.
“Kedatangan KPK ini mendorong supaya akhir tahun bisa tuntas. Artinya, mendekati nilai yang diharapkan KPK yaitu kita minimal mencapai 85 persen. Mudah-mudahan jika tercapai, kemungkinan kita bisa masuk kelompok atas di Jawa Timur. Bojonegoro memiliki nilai sedang yaitu 75,67 persen dari 100,” tutur Teguh Prihandono.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI Edi Suryanto, dan diikuti oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, beserta Jajaran dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Bojonegoro, serta Camat se-Kabupaten Bojonegoro. (red/imm)
Editor: Imam Nurcahyo
Publisher: Imam Nurcahyo
.sm.jpg)
.md.jpg)
