KPK Lakukan Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Kabupaten Blora

Selasa, 23 Agustus 2022 18:00 WIBOleh Priyo SPd

Blora - Pemerintah Kabupaten Blora bersama Satuan Tugas (Satgas) Direktorat Wilayah III Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), menggelar rapat koordinasi terkait pencegahan korupsi. Selasa (23/8/2022).

Rapat koordinasi yang digelar di ruang pertemuan Setda Blora tersebut dilakukan untuk monitoring dan evaluasi (Monev) tematik manajemen asset, perizinan, optimalisasi pendapatan daerah, dan pengadaan barang dan jasa, di lingkungan Pemkab Blora.

Hadir dalam rapat kali ini Ketua Satgas Direktorat Wilayah III Kedeputian Bidang Korsup KPK RI, Uding Juharudin, bersama Azril Zah, dan Untung Wicaksono.

Ketua Satgas, Uding Juharudin menegaskan bahwa kehadiran KPK di Kabupaten Blora untuk monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi di pemerintah daerah.

"Terkait korsup ini kami bagaimana hadir untuk melakukan pendampingan atau seperti konsultasi, bagaimana agar upaya-upaya perbaikan ini tetap berada dalam jalurnya dan Blora ini ke depan tujuannya bisa tercapai," tutur Uding Juharudin.

Menurut Uding Juharudin, ada beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan dalam kegiatan rapat koordinasi antara tim dari KPK bersama Pemkab Blora kali ini.

"Kita melakukan monitoring dan evaluasi capaian Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun lalu. Kita juga sedikit mengupas terkait Survei Penilaian Integritas (SPI) hingga kita akan melakukan monitoring dan evaluasi program tematik, baik tematik kaitannya dengan asset dan pendapatan," kata Uding Juharudin.

Perlu diketahui, MCP merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah di Indonesia. KPK terus mendorong agar daerah dapat meningkatkan capaian nilai MCP.

Uding Juharudin menambahkan bahwa MCP mencakup 8 program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di pemerintahan, meliputi manajemen ASN, tata kelola keuangan desa, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, APIP, perizinan, pengadaan barang dan jasa, hingga perencanaan dan penganggaran APBD.

"Mudah-mudahan MCP sebagai pemicu untuk memperkuat semangat bapak ibu semua agar Blora semakin baik," kata Uding Juharudin.

Bupati Blora H Arief Rohman, menyambut baik kehadiran tim dari KPK dalam rangka monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi Kabupaten Blora sekaligus memberikan pendampingan kepada Pemkab Blora.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Blora siap untuk mendukung dan mensukseskan program-program dari KPK di Blora.

“Kami berkomitmen menyukseskan program ini. Kita siap untuk mengawal agenda dari KPK untuk mencegah korupsi. Kami ucapkan terima kasih kepada tim koordinasi dan supervisi dari KPK RI karena kami telah diberi kesempatan untuk konsultasi juga,” kata Bupati.

Bupati Arief juga meminta kepada jajarannya untuk terus bersinergi dalam pencegahan korupsi dan meningkatkan capaian nilai MCP di Kabupaten Blora.

“Tolong ini benar-benar dikawal ya Pak Sekda, kalau perlu masing-masing harus ada tim yang nanti bertanggung jawab. Kita serius dan Pemkab Blora berkomitmen menjalankan ini,” kata Bupati Arief Rohman.

Dalam rapat tersebut tim dari KPK juga berdiskusi sekaligus memberikan arahan dan masukan kepada para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Blora. (teg/imm)

Reporter: Priyo SPd

Editor: Imam Nurcahyo

Publisher: Imam Nurcahyo