Pemkab Bojonegoro Gelar Sosialisasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa

Selasa, 08 Oktober 2024 18:00 WIBOleh Tim Redaksi

Bojonegoro-, Sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) nomor 13 tahun 2024, Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Terhadap Desa Yang Bersifat Khusus Dari APBD Kabupaten Bojonegoro. Selasa (08/10/2024).

Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan dan pemahaman guna memperlancar tugas-tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan bantuan keuangan khusus (BKK) yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, dan berkepastian hukum.

Kegiatan yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro tersebut dihadiri seluruh Camat, Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro, dan menghadirkan narasumber Penjabat Bupati Bojonegoro Adriyanto, Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Dr. Edy Herwiyanto, dan Kepala DPMD Kabupaten Bojoneoro Machmudin.

Penjabat Bupati Bojonegoro Adriyanto menyampaikan, dengan adanya regulasi baru Perbup nomor 13 tahun 2024 Tentang BKK ini, Pemkab Bojonegoro terus berupaya memperbaiki regulasi atau peraturan-peraturan yang ada, karena semua peraturan itu pasti butuh penyesuaian.

“Hal tersebut tak lepas dari dinamika masyarakat, dinamika perekomian, dan dinamika sosial yang terus berubah, sehingga kalau pun ada klausul-klausul baru regulasi yang belum pas itu memang harus kita sesuaikan, termasuk dinamika atau esensi terkait dengan tata kelola.” tutur Pj Bupati Bojonegoro.

Adriyanto menjelaskan, revisi Perbup ini dilakukan semata-mata untuk memperbaiki tata kelola di dalam BKK Desa. Bukan hanya Perbup tentang BKK Desa, beberapa Perbup juga sudah diterbitkan semuanya dalam rangka untuk memperbaiki tata kelola.

"Dengan semakin baiknya tata kelola di dalam penggunaan anggaran, ini bisa menjadi suatu alat untuk memastikan bahwa hasilnya juga akan baik dan dampaknya ke masyarakat juga akan semakin baik," kata Pj Bupati.

Sementara itu, Ditreskrimsus III Polda Jatim AKBP Dr Edy Herwiyanto menyampaikan bahwa patut disyukuri tinggal di kabupaten yang memiliki kekayaan dibandingkan kabupaten atau kota yang lain.

“Dengan segala potensinya, dapat kita kembangkan menjadi kabupaten yang maju, desa-desa modern, dan bisa menjadikan masyarakat sejahtera dan makmur.

Pada sosialisasi BKK Desa ini ada beberapa penekanan point penting yang disampaikan AKBP Dr Edy Herwiyanto.

Ia menuturkan, pemerintah memberikan bantuan kepada desa dengan harapan desa bisa maju, pembangunan bisa berjalan dengan baik, masyarakatnya sejahtera.

“Amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada Kepala Desa untuk membangun desanya agar maju, sejahtera dan dapat dilkasanakan sesuai dengan regulasi yang diatur, hal tersebut yang pertama harus ada dalam pikiran, hati, dan benak kita.” tutur AKBP Dr Edy Herwiyanto.

Lebih lanjut dijelaskan, tujuan hukum sebenarnya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu harus dipahami mulai dari perencanaan yang baik, tepat sasaran, dan tidak asal-asalan.

“Kita berharap pada pelaksanaanya mulai dari lelang, pengerjaan, dan pengawasan, semua harus dipahami dengan seksama, kalau belum paham agar berkonsultasi agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan di kemudian hari,” kata AKBP Dr Edy Herwiyanto. (red/imm)

Editor: Imam Nurcahyo

Publisher: Imam Nurcahyo